Desk validasi Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati.

Berita Terkait

• Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ( TPP ) serta Penyusunan / Pelaksanaan Sasara Kinerja Pegawai ( SKP ).0
• Lanjutan Pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 -20410
• Pelatihan Program PAMSIMAS TA 2021 (Pelatihan Administrasi Keuangan dan Teknik)0
• Tinjauan Lapangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)0
• Tinjauan Lapangan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)0
• Rapat Koordinasi Pembahasan Siteplan Perumahan0
• Desk Pelaporan SPM Perumahan Rakyat 2020 dan Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Perumahan Rakyat 2021-20250
• Pembahasan Dokumen UKL-UPL Izin Pembangunan Perumahan Casa De Nova0
• Pembahasan Dokumen UKL-UPL Izin Pembangunan Perumahan Besole Indah0
• Sosialisasi Peraturan Bupati tentang TPP0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Pelaksanaan Desk validasi Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Pebruari 2021 bertempat di Aula Inspektorat Kabupaten Purworejo. Tim Desk validasi Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

Pada Dinas Perkimtan Kab Purworejo Capaian indikator air minum layak sampai dengan akhir tahun 2020 adalah 92,51 %. Atas capaian yang belum sesuai target tersebut, ada beberapa penyebabnya, yaitu : Pertumbuhan penduduk tinggi yang tidak diimbangi dengan ketersediaan data pembangunan sarana air minum mandiri oleh warga tiap tahun. Sehingga pertambahan akses air minum secara mandiri belum tercatat. Anggaran program SPAM baik dari APBD, Pusat, dan DAK untuk mewujudkan sarana SPAM lebih kecil dari Iaju pertambahan jumlah penduduk/rumah tangga. Perhitungan akses air minum hanya bersumber dari penambahan program SPAM dari pemerintah, sedangkan penambahan secara mandiri tidak termasuk, sehingga capaian indikator rendah.

Capaian indikator sanitasi layak sampai dengan akhir tahun 2020 adalah 79,78 %. Atas capaian yang tidak sesuai target tersebut, kami sampaikan penjelasan penyebabnya, yaitu : Pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan clata pembangunan sarana pengelolaan air limbah mandiri oleh warga tiap tahun. Sehingga pertambahan akses air limbah secara mandiri belum tercatat. Anggaran program Sarana Sanitasi baik dari APBD, Pusat, dan DAK untuk mewujudkan sarana SPAM lebih kecil dari Iaju pertambahan jumlah penduduk/rumah tangga. Perhitungan akses air limbah hanya bersumber dari penambahan program SLBM DAK, sedangkan penambahan secara mandiri tidak termasuk, sehingga capaian indikator rendah.