- Dinperkimtan Hadiri Rakor Penguatan Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Dinperkimtan Ikuti Ziarah ke TMP Projo Handoko Loyo dalam Rangka HUT KORPRI
- DINPERKIMTAN Kabupaten Purworejo Ikuti Sosialisasi LHKPN untuk Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas ASN
- Dinperkimtan Hadiri Rakor Pelaporan Kinerja Pro SN
- DINPERKIMTAN Purworejo Dampingi Inspektorat Daerah Konsultasi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PKP
- DINPERKIMTAN Hadiri Penguatan Arah Kebijakan Penanaman Modal
- Pastikan Tepat Waktu dan Layak Huni, DINPERKIMTAN Lakukan Monitoring Bantuan RTLH Di Kaligesing
- DINPERKIMTAN Hadiri Pentasyarufan Bantuan RTLH BAZNAS
- Perkuat Legalitas Aset, DINPERKIMTAN bersama BPN Purworejo Ukur Tanah Negara di Desa Kertojayan
- Monitoring dan Evaluasi Progress RTLH Di Desa Tlogorejo Butuh
DINPERKIMTAN Ikuti Konsultasi Terkait Rencana Pendirian Sekolah Rakyat

Yogyakarta, Senin (10/8/2026) — Dalam rangka menindaklanjuti Program Strategis Nasional (PSN), khususnya rencana pendirian Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Purworejo, Pemerintah Kabupaten Purworejo melaksanakan konsultasi ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Yogyakarta.
Kegiatan diikuti oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, serta Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DINPERKIMTAN). DINPERKIMTAN diwakili oleh Kepala Dinas, Triwahyuni Wulansari, A.P., M.A.P., didampingi Kepala Bidang Pertanahan, Heru Nusantoro, S.Pt., M.M.
Konsultasi dilaksanakan untuk mencari calon lahan yang dapat digunakan dalam rencana pendirian Sekolah Rakyat di Kabupaten Purworejo. Selain itu, konsultasi juga membahas penggunaan kawasan hutan untuk pengembangan pariwisata yang selama ini dimanfaatkan oleh beberapa Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di sejumlah desa dalam wilayah Perhutani.
Berdasarkan hasil konsultasi, penggunaan kawasan hutan untuk mendukung PSN maupun pengembangan pariwisata dimungkinkan dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi lintas perangkat daerah dan instansi terkait dapat mendukung penyediaan lahan serta pemanfaatan kawasan secara tepat, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
.png)



