- Rakor Rencana Penggunaan Tanah BNWSO
- Rapat Koordinasi Posyandu
- Paparan Pendahuluan Dokumen IKPLHD Thn 2025
- Pemeriksaan dan pengukuran
- Koordinasi Verifikasi Usulan Swasti Saba Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Purworejo Tahun 2025
- Rapat pengusulan Lokasi Rencana pembangunan Embarkasi Haji
- Pelatihan Penerapan Multi-Factor Authentication (MFA)
- Rapat koordinasi pengelolaan Rusunawa
- Pajak Kendaraan
- Wabup Imbau PPNI jadi Pelopor Peningkatan Mutu Layanan Kesehatan
FGD Penyusunan Strategi Pembangunan dan RPJIM
Rabu 9 September 20202 di Hotel Atria Jl. Jenderal Sudirman No. 42 Kota Magelang
Berita Terkait
- Rakor kesiapan lahan kegiatan skala pernukiman kumuh Kawasan Kutoarjo0
- Sosialisasi Regulasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional0
- Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka membahas Raperda APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 20210
- Rapat Koordinasi Pemantauan Kawasan Permukiman0
- Penyerahan Sertifikat Tanah Secara Virtual oleh Presiden RI0
- Pelatihan PAMSIMAS HID TA 2020 Desa Kesawen, Kecamatan Pituruh0
- Pelatihan PAMSIMAS HID TA 2020 Desa Jono, Kecamatan Bayan 0
- Uji Fungsi dan Serah Terima PAMSIMAS HID TA 20200
- Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS serta Penandatanganan NPHD Tahun Anggaran 20200
- Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS TA 20200
Berita Populer
- Survey Kepuasan Pelanggan
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
- Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
- Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
- Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
- Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
- Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
- Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
- Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan urusan wajib pemerintah yang harus terpenuhii standar pelayanan minimum kepada masyarakat.
Perlunya sinergi yang kuat antara pemerintah pusat pemerintah daerah provinsi — Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam perumusan strategi dan program pembangunan PKP sehingga terwujud satu data PKP yang terpadu, lengkap, valid, dan mudah diakses baik oleh pusat hingga pemerintah daerah kabupaten/kota.
Progres pengisian aplikasi Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman (SIPKP) tergolong tinggi dan menjadi satu-satunya peserta undangan yang sudah mernbuat draft Perda Kumuh.
Pasca inputing SIPKP pada tanggal 12 Juli 2020 hingga pemantauan tanggal 6 September 2020, belum ada peningkatan progres SIPKP Oleh pemerintah Kabupaten
Purworejo. Sehingga diharapkan segera dilakukan updating (melengkapi readines criteria) dan penambahan usulan kegiatan pada aplikasi scbelliln di tutup Oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo siap berkoordinasi dengan OPD terkait dalam tindak laniut dari kegiatan FGI) tersebut.