Sosialisasi Regulasi Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional
Rabu, 21 Oktober 2020

Berita Terkait

• Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka membahas Raperda APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 20210
• Rapat Koordinasi Pemantauan Kawasan Permukiman0
• Penyerahan Sertifikat Tanah Secara Virtual oleh Presiden RI0
• Pelatihan PAMSIMAS HID TA 2020 Desa Kesawen, Kecamatan Pituruh0
• Pelatihan PAMSIMAS HID TA 2020 Desa Jono, Kecamatan Bayan 0
• Uji Fungsi dan Serah Terima PAMSIMAS HID TA 20200
• Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS serta Penandatanganan NPHD Tahun Anggaran 20200
• Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS TA 20200
• Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS TA 20200
• Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS TA 20200

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021

Sebelum pelaksanaan Sosialisasi didahului dengan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, dilanjutkan laporan penyelenggara oleh Kepala Bidang Pertanahan Disperakim Provinsi Jawa Tengah.

Dalam pengantar laporan penyelenggara disampaikan agar Kabupaten / Kota se Provinsi Jawa Tengah, Instansi Vertikal dan BUMN dapat memahami dan bersinergi dalam penanganan dampak sosial kemasyarakatan terkait penyediaan tanah untuk pembangunan nasional. Selesai laporan penyelenggara dilanjutkan sambutan Kepala Disperakim Provinsi Jawa Tengah dengan beberapa point penting sebagai berikut :

• Kegiatan sosialisasi sebagai bentuk fasilitasi aktif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya meningkatkan kapasitas daerah dalam kegiatan yang diperlukan untuk pembangunan nasional guna

memenuhi kebutuhan tanah untuk kepentingan umum termasuk kegiatan - kegiatan Proyek Strategis Nasional kegiatan yang mempunyai skala prioritas nasional. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan adalah penanganan masalah sosial berupa pemberian santunan untuk kepentingan

masyarakat yang menguasai tanah untuk pembangunan nasional. Sedangkan penyediaan tanah adalah upaya ketersediaan tanah yang diperlukan untuk pembangunan nasional.

• Penanganan dampak sosial kemasyarakatan dan Penyediaan tanah telah diatur Perpres 62 tahun 2018 tentang Penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional. Dalam penyediaan tanah untuk pembangunan nasional sering terhambat

karena tanah yang akan digunakan sudah dikuasai dan digunakan masyarakat dengan itikat baik dalam jangka waktu yang lama. Untuk penyelesaian tanah yang dikuasai dan digunakan oleh masyarakat itulah maka diperlukan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

Sosialisasi diisi oleh para narasumber sbb :

1. Kepala Seksi Bina Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah.

2. PPK kegiatan Perencana Teknik Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Provinsi Jawa Tengah.

3. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.

Moderator Kepala Bagian Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Bagian Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah.