Rapat Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo dalam rangka membahas Raperda APBD Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021
Jum\\

Berita Terkait

• Rapat Koordinasi Pemantauan Kawasan Permukiman0
• Penyerahan Sertifikat Tanah Secara Virtual oleh Presiden RI0
• Pelatihan PAMSIMAS HID TA 2020 Desa Kesawen, Kecamatan Pituruh0
• Pelatihan PAMSIMAS HID TA 2020 Desa Jono, Kecamatan Bayan 0
• Uji Fungsi dan Serah Terima PAMSIMAS HID TA 20200
• Koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS serta Penandatanganan NPHD Tahun Anggaran 20200
• Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS TA 20200
• Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS TA 20200
• Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS TA 20200
• Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS TA 20200

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan

Rapat Kerja dengan Komisi II DPRD dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD, sekaligus membuka acara dan menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi rapat. Paparan Dinperkimtan disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinperkimtan, bahwa:

Dinperkimtan merupakan OPD yang menangani Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,serta Urusan Pemerintahan Wajib

yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Ada 8 Progam :

1. Progam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem penyedian Air Minum

2. Progam pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

3. Progam Penunjnang Urusan pemerintahan Daerah

4. Progam Pengembangan Perumahan

5. Progam Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh

6. Progam Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

7. Progam Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

8. Progam Pengelolaan Izin membuka Tanah.

3. Dari 8 Progam ada 13 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan.