Dinperkimtan Purworejo Ikuti Rakor Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman di Bappeda Jawa Tengah

By Admin 04 Sep 2026, 11:24:35 WIB Kegiatan

Berita Terkait

Berita Populer

Dinperkimtan Purworejo Ikuti Rakor Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman di Bappeda Jawa Tengah

Semarang, 3 September 2026 — Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinperkimtan) Kabupaten Purworejo turut menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman dalam Mendukung Pencapaian Pembangunan Daerah yang dilaksanakan di Bappeda Provinsi Jawa Tengah pada Kamis, 3 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, Triwahyuni Wulansari, AP., MAP., hadir secara langsung didampingi Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Eko Yuliyanto, S.H., M.M.

Rapat koordinasi membahas berbagai kebijakan, target, dan strategi penyelenggaraan sektor perumahan dan permukiman dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu pembahasan utama adalah Target Indikator Utama Pembangunan (IUP) sektor perumahan dalam RPJPD 2025–2045, dengan indikator berupa rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Untuk periode 2025–2029, target yang ditetapkan sebesar 78,88 persen.

Dalam rakor tersebut turut dibahas peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam mendukung program pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Tengah. DTSEN digunakan sebagai salah satu sumber data dalam penghitungan backlog perumahan yang menjadi dasar dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk Program 3 Juta Rumah.

Dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, capaian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam pembangunan dan renovasi rumah hingga semester I tahun 2026 mencapai 1.366.805 unit, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan semester I tahun 2026.

Rapat koordinasi juga menjadi forum untuk membangun kesepakatan dan komitmen bersama antara BPS dan pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan dan pemanfaatan data sektor perumahan. Data yang akurat dan terpadu diperlukan sebagai dasar dalam menentukan target serta menyusun langkah penanganan RTLH agar lebih tepat sasaran.

Melalui koordinasi tersebut, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam pencapaian target sektor perumahan, khususnya percepatan penanganan RTLH di Provinsi Jawa Tengah. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPS, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment