▴MAKLUMAT PELAYANAN▴ - Dinperkimtan Purworejo Ikuti Rakor Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman di Bappeda Jawa Tengah
- Pengelola RUSUNAWA Bayeman Terapkan Pelayanan Jemput Bola Bagi Warga Disabilitas
- DINPERKIMTAN Ikuti Desk Evaluasi ProSN Semester I Tahun 2026
- Dinperkimtan Ikuti Kunjungan Tim LSDP, Perkuat Kesiapan Pengelolaan Sampah Kabupaten Purworejo
- DINPERKIMTAN Hadiri Paparan Akhir Kajian Pemetaan Potensi Investasi Kabupaten Purworejo Tahun 2026
- Dinperkimtan Hadiri Rapat Persiapan Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Purworejo
- Dinperkimtan Purworejo Hadiri Forum Koordinasi Dinas Perumahan se-Jawa Tengah dalam Rangka HAPERNAS 2026
- Perkuat Kolaborasi Lintas OPD, DINPERKIMTAN Hadiri Paparan DED Pasar Induk Kutoarjo
- Dinperkimtan Gelar Apel Pagi, Tekankan Publikasi Kegiatan dan Percepatan Program
- Dinperkimtan Purworejo Hadiri Pemantauan dan Evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim
Dinperkimtan Purworejo Ikuti Rakor Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman di Bappeda Jawa Tengah
Berita Terkait
- Pengelola RUSUNAWA Bayeman Terapkan Pelayanan Jemput Bola Bagi Warga Disabilitas0
- DINPERKIMTAN Ikuti Desk Evaluasi ProSN Semester I Tahun 20260
- Dinperkimtan Ikuti Kunjungan Tim LSDP, Perkuat Kesiapan Pengelolaan Sampah Kabupaten Purworejo0
- DINPERKIMTAN Hadiri Paparan Akhir Kajian Pemetaan Potensi Investasi Kabupaten Purworejo Tahun 20260
- Dinperkimtan Hadiri Rapat Persiapan Pembinaan Posyandu Tingkat Kecamatan se-Kabupaten Purworejo0
- Dinperkimtan Purworejo Hadiri Forum Koordinasi Dinas Perumahan se-Jawa Tengah dalam Rangka HAPERNAS 20260
- Perkuat Kolaborasi Lintas OPD, DINPERKIMTAN Hadiri Paparan DED Pasar Induk Kutoarjo0
- Dinperkimtan Gelar Apel Pagi, Tekankan Publikasi Kegiatan dan Percepatan Program0
- Dinperkimtan Purworejo Hadiri Pemantauan dan Evaluasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim0
- Dinperkimtan Purworejo Ikuti Pengawasan ProSN dan Siapkan Penilaian Tahun 20260
Berita Populer
- Survey Kepuasan Pelanggan
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
- Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
- Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
- Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
- Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
- Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
- Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
- Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
.jpg)
Semarang, 3 September 2026 — Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinperkimtan) Kabupaten Purworejo turut menghadiri Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman dalam Mendukung Pencapaian Pembangunan Daerah yang dilaksanakan di Bappeda Provinsi Jawa Tengah pada Kamis, 3 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Dinperkimtan Kabupaten Purworejo, Triwahyuni Wulansari, AP., MAP., hadir secara langsung didampingi Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Eko Yuliyanto, S.H., M.M.
Rapat koordinasi membahas berbagai kebijakan, target, dan strategi penyelenggaraan sektor perumahan dan permukiman dalam mendukung pencapaian pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah. Salah satu pembahasan utama adalah Target Indikator Utama Pembangunan (IUP) sektor perumahan dalam RPJPD 2025–2045, dengan indikator berupa rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Untuk periode 2025–2029, target yang ditetapkan sebesar 78,88 persen.
Dalam rakor tersebut turut dibahas peran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam mendukung program pengentasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Tengah. DTSEN digunakan sebagai salah satu sumber data dalam penghitungan backlog perumahan yang menjadi dasar dalam mendukung pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk Program 3 Juta Rumah.
Dalam pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, capaian Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam pembangunan dan renovasi rumah hingga semester I tahun 2026 mencapai 1.366.805 unit, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan semester I tahun 2026.
Rapat koordinasi juga menjadi forum untuk membangun kesepakatan dan komitmen bersama antara BPS dan pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan dan pemanfaatan data sektor perumahan. Data yang akurat dan terpadu diperlukan sebagai dasar dalam menentukan target serta menyusun langkah penanganan RTLH agar lebih tepat sasaran.
Melalui koordinasi tersebut, diharapkan terbangun komitmen bersama dalam pencapaian target sektor perumahan, khususnya percepatan penanganan RTLH di Provinsi Jawa Tengah. Sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPS, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi bagian penting dalam mewujudkan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
.png)







