Rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut BPK terkait jalan Kelurahan
Jum’at, 16 April 2021 Aula Dinperkimtan

Berita Terkait

• Mendampingi Kegiatan Pengukuran Tambahan Titik Ikat Lokasi Tanah Keluar dan Detail Jalan di Sekitar Tanah Keluar dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan di Desa Kambangan, Bruno, Purworejo0
• Registrasi Akun SSO0
• Sosialisasi dan Rakor Penyusunan ANJAB dan ABK di lingkungan Pemkab Purworejo0
• Sosialisasi Digitalisasi Pemda0
• Sosialisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah oleh Kejaksaan Negeri Purworejo0
• Sosialisasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) SLBM Tahun Anggaran 2021 di Desa Kaligondang Kecamatan Pituruh 0
• Sosialisasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) SLBM Tahun Anggaran 2021 di Desa Kaligintung Kecamatan Pituruh0
• Desk validasi Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati.0
• Sinkronisasi Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ( TPP ) serta Penyusunan / Pelaksanaan Sasara Kinerja Pegawai ( SKP ).0
• Lanjutan Pembahasan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 -20410

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Perkim dan diikuti 25 Lurah di Kabupaten Purworejo. Koordinasi untuk menyelesaikan tindak lanjut temuan BPK terkait dengan jalan kelurahan.. DINPERKIMTAN selaku OPD terkait harus mempunyai data base tentang jalan kelurahan dan jalan lingkungan di kelurahan. Data base dengan merekap data KIB D dari masing-masing kelurahan. Data Jalan Kelurahan dan data jalan lingkungan  ini nantinya akan ditetapkan dengan SK Bupati.