Tinjauan Lapangan Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)

Berita Terkait

• Sosialisasi Input Immediate Outcome pada Aplikasi Krisna0
• RAPAT KOORDINASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI0
• SERAH TERIMA DOKUMEN DALAM RANGKA P3D0
• DESK PENCERMATAN USULAN TENAGA NON ASN TAHUN 20220
• APEL PAGI KARYAWAN DAN KARYAWATI DINPERKIMTAN0
• Tinjauan Lapangan Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)0
• Studi Tiru Sistem Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas0
• Sosialisasi Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purworejo - Kutoarjo0
• SOSIALISASI RENCANA PEMBONGKARAN DRAINASE PEDESTRIAN JL. MT HARYONO PROGRAM KOTAKU0
• PEMBELAJARAN HORIZONTAL DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 telah dilakukan tinjauan lapangan permohonan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) perumahan di tiga titik lokasi. Lokasi tersebut berada di Desa Kedungsari, Kelurahan Cangkrep Kidul, dan Kelurahan Pangenjurutengah, Kecamatan Purworejo. Hadir dalam acara antara lain perwakilan dari DPMPTSP, DPUPR, Dinperkimtan, dan pengembang perumahan terkait. Sebelum KRK diterbitkan, maka dilakukan tinjauan lapangan untuk memastikan lokasi rencana pembangunan perumah, kondisi lahan, serta keberadaan sarana prasarana dan utilitas umum sekitar lahan yang berpengaruh dalam ketentuan pemanfaatan lahan pada KRK.

Surat KRK merupakan dokumen yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Purworejo yang dalam hal ini adalah DPUPR yang berisi informasi tentang peruntukan ruang suatu lahan (fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan), ketentuan tata bangunan (garis sempadan bangunan dan garis sempadan lainnya), intensitas pemanfaatan ruang diatasnya (KDB, KLB, KDH), serta jaringan utilitas. KRK merupakan syarat awal dalam mengurus Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Pembangunan perumahan oleh pengembang harus mengurus KRK sebelum izin PBG dapat dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Purworejo.