- Integritas dan Nilai Etika dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi
- Pengkuran Tanah
- Rapat Koordinasi Evaluasi Kenaikan Pangkat 1 April dan Persiapan Kenaikan Pangkat 1 Oktober 2022
- Rapat Musyawarah Klarifikasi terbitnya SPPT a.n. PDAM Tirta Perwitasari
- Teknikal Meeting Penilaian Kinerja Penyeleng Lingkungan Bidang Perumahan Kawasan Permukiman
- Monitoring Arsip
- Verifikasi Aset PSU Perumahan Korpri Sucen, KBN, Pepabri.
- Launching Bersama Inovasi Pelayanan Publik
- Penyerahan SK Kenaikan Pangkat Regulir Periode 01 April 2022
- Sosialisasi Kearsipan
Studi Tiru Sistem Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas
Berita Terkait
- Sosialisasi Peraturan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2022 Tentang RDTR Kawasan Perkotaan Purworejo - Kutoarjo0
- SOSIALISASI RENCANA PEMBONGKARAN DRAINASE PEDESTRIAN JL. MT HARYONO PROGRAM KOTAKU0
- PEMBELAJARAN HORIZONTAL DAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN0
- Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Rumah Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS DAK TA. 2021) Desa SUREN0
- Monitoring Pembangunan Rumah Bencana desa Jelok0
- Monitoring Pembangunan Rumah Bencana desa Donorejo0
- Pendampingan Penyusunan Program Pembangunan Rumah Baru, kec. Bruno0
- Monitoring pembangunan RTLH Bankeupemdes Tambahan desa Tegalsari, Kaliwungu Gowong, Watuduwur, Brondong dan Pakisarum, kec. Bruno0
- Serah Terima Hasil Pembangunan Sanitasi0
- Forum Konsultasi Publik RUSUNAWA Bayeman, Kutoarjo0
Berita Populer
- Survey Kepuasan Pelanggan
- Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
- Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
- Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
- Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.
- Sosialisasi Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2019
- Koordinasi Usulan Program SPAM Perdesaan Padat Karya TA 2021
- Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) strategis Tahun 2019
Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah tempat berlangsungnya kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan BUMN/ BUMD/ perusahaan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.
Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Kabupaten Purworejo memiliki agenda besar yaitu soft launching Mal Pelayanan Publik. Saat ini terdapat tujuh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang sudah memiliki MPP yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Jepara, Kota Surakarta, Kabupaten Pati, dan Kota Salatiga. Dengan dilaksanakannya soft launching MPP pada tahun ini, maka menempatkan Kabupaten Purworejo termasuk pada deretan awal daerah di Provinsi Jawa Tengah yang telah memiliki MPP. Pembangunan MPP ini guna mewujudkan pelayanan publik bagi masyarakat yang lebih baik, cepat, terjangkau, aman, dan nyaman. Sebagai langkah awal dalam mempersiapkan sistem pelayanan dan membuka wawasan pihak-pihak yang terkait, Pemerintah Kabupaten Purworejo yang meliputi Asisten I Setda, Asisten III Setda dan dinas-dinas terkait melaksanakan Studi Tiru Sistem Pelayanan di MPP Kabupaten Banyumas pada hari Selasa 18 Januari 2022.
Rombongan diterima oleh Bp. Amrin Ma’ruf selaku Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas di aula MPP Kabupaten Banyumas. Acara didahului dengan paparan sejarah dan sistem pelayanan MMP Banyumas, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tinjauan langsung ke gedung MPP. Pemilihan lokasi studi tiru di MPP Kabupaten Banyumas sangat tepat dikarenakan Kabupaten Banyumas merupakan pioner daerah yang memiliki MPP pertama di Provinsi Jawa Tengah dan meraih predikat Juara 2 tingkat nasional kinerja MPP oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2021.
Dalam acara kunjungan ke gedung MPP, Dinperkimtan menuju gerai Dinperkim Kabupaten Banyumas untuk melakukan diskusi terkait jenis, prosedur, dan segala hal yang diterapkan dalam pelayanan rekomendasi siteplan perumahan di MPP.