Sosialisasi Sensus BMD 2019
Penyusunan Laporan BMD Semester I tahun 2019

Berita Terkait

• Focus Group Discussion (FGD) Kemitraan Rumah Swadaya Provinsi Jawa Tengah0
• Monitoring Program BSPS di Desa Wonosido Kec Pituruh0
• Monitoring Program BSPS di Desa Maron0
• Serah Terima Buku Tabungan Bantuan BSPS0
• Serah Terima Buku Tabungan Bantuan BSPS0
• Serah Terima Buku Tabungan Bantuan BSPS0
• Serah Terima Buku Tabungan Bantuan BSPS0
• Serah Terima Buku Tabungan Bantuan BSPS0
• Program Pamsimas 3 terkait dengan AMPL (Air Minum dan Penyeahatan Lingkungan) 0
• Sinkronisasi dan Pendampingan Pengisian Format Basis Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021

Selasa 2 Juli 2019 bertempat di Ruang Aula Lantai 3 Gedung BPPKAD Kabupaten Purworejo. Dalam rangka pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah (BMD) yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Perlu dilakukan inventarisasi ulang BMD dan untuk mempertahankan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang sudah dicapai oleh KAbupaten Purworejo.

Sensus barang  untuk penatausahaan barang yang dimaksud adalah ada barangnya dan tercatat, jangan sampai masih ada kejadian terdapat barang yang belum tercatat atau juga sebaliknya masih tercatat tetapi barang tidak bisa diketahui.

Dalam pelaksanaannya sensus meliputi : Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah yang dipakai sendiri, Barang Milik Daerah yang dipakai pihak lain. Untuk barang kategori pakai habis (persedian) tidak perlu dilakukan sensus hanya saja dibuatkan laporan. Unutk kedepannya sensus dilakukan oleh masing-masing OPD, yang bisa dibentuk Tim Sensus dengan anggota minimal 5 orang