Rapat Koordinasi Rencana Pengukuran Tanah Negara di Desa Wero, Desa Ngentak dan Desa Girirejo Kecamatan Ngombol

Berita Terkait

• Verifikasi Lapangan Tanah Negara Di Desa Ketawangrejo yang digunakan untuk Gedung PAUD0
• Bimbingan Teknis Penyusunan Berkas Penyaluran Dan Pengusulan Tenaga Padat Karya Program Bankeupemdes 20220
• Rapat Pembentukan Kelompok dan Bimbingan Teknis Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana Desa Kalijering, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo Tahun 20220
• Rapat Koordinasi Bantuan Rumah Swadaya Bagi Warga Terdampak Bencana Tahun Anggaran 20220
• Tinjauan Lapangan Permohonan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK)0
• Sosialisasi Input Immediate Outcome pada Aplikasi Krisna0
• RAPAT KOORDINASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN NON TUNAI0
• SERAH TERIMA DOKUMEN DALAM RANGKA P3D0
• DESK PENCERMATAN USULAN TENAGA NON ASN TAHUN 20220
• APEL PAGI KARYAWAN DAN KARYAWATI DINPERKIMTAN0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.
• Sosialisasi Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2019
• Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) strategis Tahun 2019
• Sosialisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Pada hari Senin, 24 Januari 2022 di Balai Desa Wero Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Rencana Pengukuran Tanah Negara di Desa Wero, Desa Ngentak dan Desa Girirejo Kecamatan Ngombol. Rapat dihadiri oleh Kepala Desa Wero, Kepala Desa Ngentak, Kepala Desa Girirejo, Ketua BPD Wero, Ketua BPD Ngentak, Ketua BPD Girirejo, perwakilan warga serta perwakilan dari Pemerintah Kecamatan Ngombol. Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mensosialisasikan bahwa diwaktu yang akan datang tanah negara yang berada di wilayah pesisir selatan Kabupaten Purworejo, termasuk di ketiga desa tersebut, akan dimohonkan haknya oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinperkimtan. Hal ini untuk kejelasan secara hukum sehingga kedepannya tanah tersebut dapat dikelola atau dimanfaatkan secara legal dan tidak terjadi pembiaran tanah. Permohonan hak akan dilakukan setelah desa memberikan surat pernyataan bahwa tanah tidak tercatat dalam Buku C Desa, bukan merupakan aset desa dan tidak dalam sengketa serta para penggarap tanah memberikan pernyataan mendukung dan tidak keberatan atas proses permohonan hak yang akan dilaksanakan oleh Pemkab.