Rapat Koordinasi Pembangunan Jalan Kelurahan

Berita Terkait

• Sosialisasi Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Air Bersih0
• Sosialisasi Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Air Bersih0
• Sosialisasi Pemasangan Jaringan Pipa Transmisi Air Bersih 0
• Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria Provinsi Jawa Tengah0
• Rapat koordinasi Rencana Permohonan Hak Atas Tanah Negara0
• Bimtek Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman0
• FGD Penyepakatan Delinasi Kawasan Sekitar kawasan otoritatif Badan Otorita Borobudur (BOB)0
• Sosialisasi proses pencairan dan LPJ Belanja tidak Langsung0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Hasil dari pemeriksaan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) pada pekerjaan Dinas Perkimtan Kab. Purworejo terdapat beberapa temuan, antara lain bahwa terdapat beberapa jalan kelurahan yang belum mendapatkan SK Bupati, pembangunan jalan kelurahan dikerjakan oleh Dinas Perkimtan dan dicatat di KIB D (Kartu Inventaris Barang) Dinas Perkimtan. Maka pada hari Kamis (16/5) diadakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut atas temuan BPK, pertemuan diadakan di Aula Rapat BPPKAD Kab. Purworejo. Dipimpin oleh Dra Sri Mulyani, M.Acc dari BPPKAD Kab. Purworejo dan sebagai Nara Sumber Wiyoto Harjono, ST dari DPUPR Kab. Purworejo.

Dinas Perkimtan terdapat sebanyak 28 Ruas Pembangunan Jalan Kelurahan yang tercatat di KIB D Dinas Perkimtan, kemudian tindak lanjutnya adalah bahwa 28 Ruas jalan ini dimutasikan ke KIB D atau menjadi Aset masing-masing kelurahan yang mendapatkan pembangunan jalan tersebut. Untuk SK jalan kelurahan untuk bisa segera dibuatkan dengan SK Bupati.