- Dinperkimtan Hadiri Rakor Penguatan Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Dinperkimtan Ikuti Ziarah ke TMP Projo Handoko Loyo dalam Rangka HUT KORPRI
- DINPERKIMTAN Kabupaten Purworejo Ikuti Sosialisasi LHKPN untuk Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas ASN
- Dinperkimtan Hadiri Rakor Pelaporan Kinerja Pro SN
- DINPERKIMTAN Purworejo Dampingi Inspektorat Daerah Konsultasi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PKP
- DINPERKIMTAN Hadiri Penguatan Arah Kebijakan Penanaman Modal
- Pastikan Tepat Waktu dan Layak Huni, DINPERKIMTAN Lakukan Monitoring Bantuan RTLH Di Kaligesing
- DINPERKIMTAN Hadiri Pentasyarufan Bantuan RTLH BAZNAS
- Perkuat Legalitas Aset, DINPERKIMTAN bersama BPN Purworejo Ukur Tanah Negara di Desa Kertojayan
- Monitoring dan Evaluasi Progress RTLH Di Desa Tlogorejo Butuh
Bimtek Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman
Bimbingan Teknis yang diadakan di kota Solo bertempat di Lorin Solo Hotel pada tanggal 29 sd 30 April 2019 diselenggarakan oleh Disperakim Propinsi Jawa Tengah. Peserta berasal dari Bappeda dan DInas yang menangani Kawasan permukiman Kabupaten dan Kota seluruh Jawa Tengah. Sambutan dan pembukaan oleh Kepala Disperakim Prop Jawa Tengah.
Materi yang disampaikan:
- Arah dan strategi kebijakan Nasional Penanganan Kawasan Permukiman
- Kebijakan Nasional Teknis Penanganan Kawasan Permukiman
- Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Propinsi Jawa Tengah
- Penanganan Kawasan Kumuh Semanggi menjadi kawsan yang humanis, sehat dan menawan
Dilakukan kunjungan lapangan ke Kelurahan Semanggi yang merupakan lokasi penanganan kumuh yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta dan memperoleh juara dalam lomba Hari Habitat yang dilaksankan oleh Propinsi Jawa Tengah. Penataan wilayah disekitar tanggul sungai (RW 7) dengan merelokasi ketempat lain dan sementara tinggal di Huntara ( Hunian sementara ). Sedangkan hadian lomba sebesar 1 Milyar digunakan untuk penataan kawasan kumuh RW 23 pada tahun 2019.
Pada sesi diskusi dapat disimpulkan bahwa masih adanya kendala dalam penanganan kawasan kumuh, yang berhubungan dengan kewenangan yaitu dengan BBWS dan KAI. Dengan adanya UU no.23 tahun 2014 terdapat ketidakselarasan dalam penanganan kawasan kumuh yang merupakan kewenangan propinsi yang berhubungan dengan Bansos. Kunci sukses penanganan kawasan kumuh adalah komitmen Kepala Daerah dan kolaboarasi antar OPD, peran serta masyarakat dan swasta (CSR).
Pada akhir acara di sampaikan Desk Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh untuk masing-masing Kabupaten/ Kota mengupdate data luasan kumuh sampai dengan tahun 2018 dan rencana penganganan di tahun 2019 yang telah disesuaikan dengan target RPJMN.
.png)



