Bimtek Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Permukiman

Berita Terkait

• FGD Penyepakatan Delinasi Kawasan Sekitar kawasan otoritatif Badan Otorita Borobudur (BOB)0
• Sosialisasi proses pencairan dan LPJ Belanja tidak Langsung0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Bimbingan Teknis yang diadakan di kota Solo bertempat di Lorin Solo Hotel pada tanggal 29 sd 30 April 2019 diselenggarakan oleh Disperakim Propinsi Jawa Tengah. Peserta berasal dari Bappeda dan DInas yang menangani Kawasan permukiman Kabupaten dan Kota seluruh Jawa Tengah. Sambutan dan pembukaan oleh Kepala Disperakim Prop Jawa Tengah.

Materi yang disampaikan:

- Arah dan strategi kebijakan Nasional Penanganan Kawasan Permukiman

- Kebijakan Nasional Teknis Penanganan Kawasan Permukiman

- Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Propinsi Jawa Tengah

- Penanganan Kawasan Kumuh Semanggi menjadi kawsan yang humanis, sehat dan menawan

Dilakukan kunjungan lapangan ke Kelurahan Semanggi yang merupakan lokasi penanganan kumuh yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta dan memperoleh juara dalam lomba  Hari Habitat yang dilaksankan oleh Propinsi Jawa Tengah. Penataan wilayah disekitar tanggul sungai (RW 7) dengan merelokasi ketempat lain dan sementara tinggal di Huntara ( Hunian sementara ). Sedangkan hadian lomba sebesar 1 Milyar digunakan untuk penataan kawasan kumuh RW 23 pada tahun 2019.

Pada sesi diskusi dapat disimpulkan bahwa masih adanya kendala dalam penanganan kawasan kumuh, yang berhubungan dengan kewenangan yaitu dengan BBWS dan KAI. Dengan adanya UU no.23 tahun 2014 terdapat ketidakselarasan  dalam penanganan kawasan kumuh yang merupakan kewenangan propinsi yang berhubungan dengan Bansos. Kunci sukses penanganan kawasan kumuh adalah komitmen Kepala Daerah dan kolaboarasi antar OPD, peran serta masyarakat dan swasta (CSR).

Pada akhir acara di sampaikan Desk Pemantauan Kawasan Permukiman Kumuh untuk masing-masing Kabupaten/ Kota mengupdate data luasan kumuh sampai dengan tahun 2018 dan rencana penganganan di tahun 2019  yang telah disesuaikan dengan target RPJMN.