Desk Penyusunan LKjIP Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo

Berita Terkait

• Acara Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja tahun 20200
• Rapat koordinasi penyelesaian tindak lanjut BPK terkait jalan Kelurahan0
• Mendampingi Kegiatan Pengukuran Tambahan Titik Ikat Lokasi Tanah Keluar dan Detail Jalan di Sekitar Tanah Keluar dalam Rangka Tukar Menukar Kawasan Hutan di Desa Kambangan, Bruno, Purworejo0
• Registrasi Akun SSO0
• Sosialisasi dan Rakor Penyusunan ANJAB dan ABK di lingkungan Pemkab Purworejo0
• Sosialisasi Digitalisasi Pemda0
• Sosialisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah oleh Kejaksaan Negeri Purworejo0
• Sosialisasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) SLBM Tahun Anggaran 2021 di Desa Kaligondang Kecamatan Pituruh 0
• Sosialisasi Program Dana Alokasi Khusus (DAK) SLBM Tahun Anggaran 2021 di Desa Kaligintung Kecamatan Pituruh0
• Desk validasi Akhir Masa Jabatan (AMJ) Bupati.0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021

Rabu, 17 Maret 2021 Tempat : Ruang Rapat Bagian Organisasi dan Aparatur Setda Kabupaten Purworejo. Desk LKjIP Dinperkimtan oleh TIM II: Kabag Pemerintahan Sri Setowati, SH, MM, Kabag Organisasi Ganis Pramudito, SSTP. M.Si., Kabid Anggaran Bani Bakoro, ST.M.Eng, dan Nurmala Yusuf, A.Md.

Dinperkimtan sudah tidak banyak yang harus direvisi dari laporan LKjIP-nya. Lampiran berupa: SKM, Realisasi fisik dan Keuangan serta IKU dan SK Tim, semua dokumen agar dilegalisir dan di tandatangani Kepala Dinas dengan cap basah.  Setelah direvisi dan dilengkapi segera dikirim (upload) ke aplikasi KEMENPAN dan RB.