Workshop
Pemantauan Kelembagaan dan Alternatif Pembiayaan SPAM Propinsi Jawa Tengah

Berita Terkait

• Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PISEW tahun 20200
• Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PISEW tahun 20200
• Monitoring dan Evaluasi Kegiatan PISEW tahun 20200
• Pengukuran Tanah Negara yang dimohon oleh Pemkab Purworejo di Desa Jatimalang Kec. Purwodadi0
• KONSULTASI PENYELESAIAN PERMOHONAN HAK ATAS TANAH NEGARA DI DESA PURWODADI KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PURWOREJO0
• PENYUSUNAN DAN FINALISASI NASKAH RENCANA KERJA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA KANTOR PERTANAHANKABUPATEN PURWOREJO DENGAN DISDUKCAPIL, PERKIMTAN DAN DPUPR KABUPATEN PURWOREJO0
• Konsultasi permasalahan pertanahan di kabupaten Purworejo ke Disperakim Provinsi Jawa Tengah0
• Pemeriksaan Tanah SDN 1 Maron, Loano, Purworejo0
• Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Fasilitas Umum0
•  Evaluasi Tahap I  Pembangunan Pamsimas (Pengadaan Air Minum Berbasis Masyarakat)0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kamis, 6 Agustus 2020 bertempat di Hotel Manohara Borobudur Kompleks Taman Wisata Borobudur Jl. Badrawati, Borobudur, Magelang. Workshop diadakan oleh BPPW Wilayah PROPINSI Jawa Tengah diikuti oleh 35 Kabupaten/ Kota terbagi menjadi 5 tahap, salah satunya diadakan di Magelang yang diikuti oleh DPUPR / Dinperkim dan PDAM dari Kab.Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Cilacap, Banjarnegara, Banyumas dan Purbalingga.

Tujuan diadakannya workshop adalah:

1. Untuk melakukan identifikasi, pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi keberfungsian sarana dan prasarana SPAM yang sudah dibangun dari dana APBN baik secara teknis maupun non teknis yang meliputi fasilitasi pembentukan / pemberdayaan kelembagaan pelaksana penyelenggaraan SPAM di  Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan dan pemanfaatan  SPAM yang sudah dibangun dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan air minum
2. Untuk juga dimaksudkan untuk mengevaluasi mengenai kemampuan dan potensi dari setiap kabupaten/kota dalam pengembangan SPAM dengan memanfaatkan berbagai alternatif pembiayaan

Materi workshop disampaikan oleh Jafung Direktorat Air Minum, Ditjen Cipta Karya Ibu Riche Noviasari yaitu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan SPAM Propinsi Jawa Tengah TA 2020 yang terdiri dari:

• Kerangka Regulasi Penyelenggaraan SPAM di Indonesia
• Kelembagaan SPAM Jawa Tengah
• Alternatif Pembiayaan SPAM.

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Bidang air minum wajib dilaksanakan oleh Pemerintah / OPD Teknis. Disamping itu OPD yang menangani harus menyampaikan laporan teknis tahunan hasil penerapan SPAM Bidang PUPR kepada Bupati dan akan diteruskan ke Gubernur dan terakhir ke Menteri PUPR.
2. Penyelenggaraan SPAM di Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan oleh BUMD, UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri.
3. Alternatif Pembiayaan SPAM terdiri dari ;
4. Hibah Air Minum yaitu Hibah Air Minum Perkotaan dan Hibah Air Minum Perdesaan
5. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha
6. Program Pinjaman Perbankan Bersubsidi
7. Program Kerjasama Multipihak CSR.

4. Selain penyampaian materi juga dilaksanakan DESK untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk ;

• Melakukan pemantauan terhadap keberfungsian dan pengelolaan sarana dan prasarana SPAM yang telah dibangun melalui dana APBN baik dari aspek teknis dan non teknis;
• Mengidentifikasi keberadaan Pengelola SPAM (BUMD/PDAM, UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk Kebutuhan Sendiri) maupun kapasitas/kinerja kelembagaan institusi dan SDM pelaksana penyelenggara SPAM (lembaga pengelola) serta permasalahan yang terkait dengan pengelolaan SPAM;
• Melakukan identifikasi dan evaluasi NSPK bidang air minum yang diterbitkan oleh Pemda dan identifikasi kebutuhan fasilitasi penyiapan NSPK daerah;
• Mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi SDM pelaksana penyelenggaraan SPAM.