Forum Perangkat Daerah BPPKAD Kab. Purworejo
Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Renca Kerja BPPKAD Tahun 2021

Berita Terkait

• Forum Perangkat Daerah oleh Dinperkimtan Kab. Purworejo0
• Percepatan Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Bener Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah0
• Koordinasi Tidak Lanjut Hasil Putusan Sidang Pengadilan Negeri Purworejo0
• Forum Pertemuan Kepala Dinas di 35 Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah0
• Sosialisasi Sensus Penduduk Online oleh BPS0
• Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) TL LHP APIP Inspektorat Kab Purworejo0
• Koordinasi Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 20200
• Rakor pelaksanaan GERMAS Kabupaten Purworejo0
• Penandatanganan Naskah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara0
• Rapat penanganan kumuh skala kawasan kelurahan Kutoarjo0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Bertempat di ruang Arahiwang Komplek Setda Kabupaten Purworejo pada hari Jumat, 21 Februari 2020 dilaksanakan Forum Perangkat Daerah BPPKAD Kab Purworejo.

Forum OPD BPPKAD Kabupaten Purworejo dibuka oleh Kepala BPPKAD Kab. Purworejo Dra. Woro Widyawati sekaligus menyampaikan materi, materi kedua oleh nara sumber dari Bappeda Kab. Purworejo.

Dasar dari pelaksanaan Forum OPD sendiri adalah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang RPJMD serta Tatacara Perubahan RPJMD dan RKPD serta Surat Bupati Nomor 040.22/1478/2020 tanggal 12 Pebruari 2020 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

Peserta yang hadir sebanyak 46 dari Dinas terkait dan beberapa anggota dari Komisi C DPRD Kab Purworejo. Agenda Pembahasan meliputi penyelarasan progam dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD berdasarkan usulan progam dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman dan optimalisasi pencapaian indikator kinerja dan target sasaran sesuai dengan tupoksi, penyelarasan progam dan kegiatan antar OPD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi sasaran sesuai dengan  tupoksi masing masing OPD serta penyesuaian pendanaan progam dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif OPD.

Adapun target Kinerja BPPKAD Tahun 2021 adalah: kontribusi Peningkatan PAD terhadap pendapatan Daerah dengan target 15,3%, tingkat pencapaian PAD dengan target 100%, persentase pengelolaan aset yang dikelola dengan baik dengan target 100%, ketetapan waktu penyusunan APBD dengan target 100%, ketetapan waktu penyusunan APBdes dengan target 100% dan tertib pengelolaan keuangan derah dengan target 96%.

Selanjutnya terkait dengan Aset Daerah adalah pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) yaitu pejabat Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/ Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

Tema pada penyusunan RK BPPKAD kali ini adalah  “Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel”.

Hasil diskusi dengan Bank Jateng sebagai Pengelola Keuangan,  bahwa Bank Jateng siap mensupport optimalisasi PAD Kabupaten Purworejo dan siap dalam Pembukaan Rekening Dinas.

Selanjutnya dari Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Purworejo bahwa siap melaksanakan Identifikasi Aset  Daerah dan inventarisasi yang bermasalah, dengan BPN  yang siap memfasilitasi datanya.

Diharapkan kedepannya tercapai Kinerja Sasaran, serta mempertahankan Opini Hasil Audit BPK “WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)”, tercapainya Tertib Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tercapainya kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah dan terlayaninya masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.