Forum Pertemuan Kepala Dinas di 35 Kabupaten/ Kota Se Jawa Tengah
Rabu, 19 Februari 2020 di Hotel Grand Wahid, Jalan Jendral Sudirman No. 2

Berita Terkait

• Sosialisasi Sensus Penduduk Online oleh BPS0
• Rapat Koordinasi Pengawasan (RAKORWAS) TL LHP APIP Inspektorat Kab Purworejo0
• Koordinasi Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 20200
• Rakor pelaksanaan GERMAS Kabupaten Purworejo0
• Penandatanganan Naskah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara0
• Rapat penanganan kumuh skala kawasan kelurahan Kutoarjo0
• Rapat terbatas membahas Penawaran Pejanjian Kerja Sama antara Dinperkimtan dan BPN0
• Konsultasi dan Koordinasi tentang Kewenangan-Kewenangan terkait Tupoksi Dinperkimtan0
• Paparan DED penataan Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Kutoarjo0
• Rapat Evaluasi Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan

Hadir dalam acara 35 Kepala Dinas Perkim/ Dinas Perkimtan se Jawa Tengah. Yang menjadi isu Strategis bidang perumahan (Jawa Tengah):

1. Keterbatasan akses masyarakat miskin terhadap Rumah Layak Huni, PBDT 2015 RTLH sebanyak 1.682.273 Unit RPJMD 1.582.024, Sisa Data RTLH PERDES 2019 : 891.188 Unit (PBDT 15). Backlog Perumahan 1.256.651 Unit, Backlog Keberpenghunian 503.703 Unit, Backlog Kepemilikan 752.848 Unit, Belum Optimalnya penanganan perumahan pasca bencana. Masih banyak kawasan permukiman kumuh seluas 3.004,59 Ha (Kewenangan Provinsi seluas 474,66 Ha). Belum optimalnya tertib alur pertanahan dan pelayanan penyelesaian permasalahan pertanahan. Penyediaan hunian yang layak huni melalui kemitraan. Belum optimalnya pelayanan informasi Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Perkenalan dan sambung rasa oleh Ir. Arif Djatmiko, MA sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang baru kepada 35 Kepala Dinas Perkim/Dinas Perkimtan se Jawa Tengah.

Kinerja Jawa Tengah Tahun 2019 tentang bidang Rumah Tidak Layak Huni, capaian kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2019 sebanyak 102.599 Unit Rumah Tidak Layak Huni masing-masing Kabupaten termasuk di dalamnya.

Kebijakan Bantuan Gubernur Rumah Tidak Layak Huni terjadi perubahan awalnya setiap desa teralokasi 3 unit Rumah Tidak Layak Huni menjadi Bantuan Gubernur Rumah Tidak Layak Huni Khusus Desa Merah (Miskin). Kedepan akan dibagi lagi untuk kembali ke satu desa untuk 3 unit Bantuan Gubernur Rumah Tidak Layak Huni.

Kebijakan Desa merah Rumah Tidak Layak Huni untuk disikapi bersama, desa merah Rumah Tidak Layak Huni melalui Dana Pusat, Bankeu Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, CSR, dan Dana Desa sehingga bias berguna penting tuntaskan kemiskinan Kabuapten/Kota se Jawa Tengah.