Konsultasi dan Koordinasi tentang Kewenangan-Kewenangan terkait Tupoksi Dinperkimtan

Berita Terkait

• Paparan DED penataan Kumuh Skala Kawasan Kecamatan Kutoarjo0
• Rapat Evaluasi Pelaksanaan Bankeupemdes RTLH0
• Pembahasan Addendum PKS SPAM Regional Keburejo0
• Konsultasi Publik dan Pembukaan Masa Musrenbang 20203
• Critical Voice Poin (CVP) Periode XXXVI Putaran I0
• Workshop Pemantauan Kelembagaan dan Alternatif Pembiayaan SPAM Prov Jateng Tahap 20
• Rapat koordinasi dan penggalian informasi0
• Uji Fungsi dan Serah Terima PAMSIMAS Desa Mendiro0
• Uji Fungsi Program Pamsimas APBD Tahun 20190
• Peresmian dan Serah Terima Sarana Sanitasi LingkunganBerbasisMasyarakat (SLBM) (DAK)0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021

Konsultasi dan Koordinasi tentang Kewenangan-Kewenangan terkait Tupoksi Dinperkimtan pada 20 Januari 2020 di bagian Organisasi Setda Kabupaten Purworejo. Berkaitan dengan adanya beberapa tugas yang berada di Dinas Perkimtan yaitu urusan pertamanan dan pemakaman yang seharusnya berada di Dinas Lingkungan Hidup, maka khususnya Bidang Pertanahan melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bagian Organisasi. Diharapkan Tugas ini ditinjau dan selanjutnya dilimpahkan ke Dinas Lingkungan Hidup, ini berdasarkan Perbup no 70 tahun 2016 yang tugas tersebut menjadi tupoksi Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya berdasarkan beban kerja khususnya Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk bisa dikaji dan dijadikan menjadi dua Bidang.