▴RENOVASI GEDUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN TAHUN 2025▴ - DINPERKIMTAN ADAKAN BIMTEK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA SOMOGEDE
- Rapat persiapan penelitian lapangan oleh Tim Terpadu Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTKH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.
- DINPERKIMTAN PAPARKAN PELAKSANAAN BANSOS PERBAIKAN RTLH TAHUN 2026
- RAPAT KOORDINASI PENsertipikatan TANAH NEGARA DAN TMKH UNTUK RELOKASI WARGA BRUKUTAN
- DINPERKIMTAN PURWOREJO SIAP JADI UNIT LOKUS EVALUASI PEKPPP 2026
- DINPERKIMTAN GELAR APEL RUTINAN SENIN PAGI
- Dinperkimtan Gelar Rapat Koordinasi Pembahasan Pengesahan Siteplan Perumahan
- Forum Jejaring Penanaman Modal
- Apel Pagi Minggu Pertama Bulan Juli 2026
- Rapat Koordinasi Peningkatan dan Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah Bidang Ekonomi, Sosial Budaya (EKOSUSBUD)
Diskusi Terkait Permasalahan Lingkungan Di Desa Wadas Pembangunan Quarry Batuan Andesit Guna Kepentingan Pembangunan PSN Bendungan Bener Di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Selasa, 16 November 2021 Tempat :Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah Gedung B lt. V
Berita Terkait
- Diskusi Manajemen Resiko Dinas Perkimtan Bersama Tim Inspektorat Kabupaten Purworejo0
- Musyawarah Bentuk Ganti Kerugian dan Penyampaian Besar Ganti Kerugian Hasil Penilaian Dari Penilaian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendung Bener0
- Pelaksanaan pengukuran tanah eks. Tanah Bengkok Desa Kambangan0
- Rapat dan Pemasangan pathok batas tanah0
- Rapat Koordinasi Identifikasi dan Inventarisasi Tanah Negara Kabupaten Purworejo0
- Rapat Koordinasi Penanganan Permasalahan Pertanahan 0
- Rapat Koordinasi Penyerahan PSU Perumahan Pengembang0
- Monev PAMSIMAS APBD Desa Kemanukan Kec. Bagelen Tahun 20210
- Monev PAMSIMAS APBD Desa Kembang Kuning, Kec. Ngombol Tahun 20210
- Pencairan BANSOS bagi Warga Terdampak Program Penataan Kumuh Skala Kawasan0
Berita Populer
- Survey Kepuasan Pelanggan
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
- Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
- Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
- Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
- Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
- Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
- Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
- Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
Pada hari Selasa tanggal 16 November 2021, telah diselenggarakan Diskusi Terkait Permasalahan Lingkungan di Desa Wadas Pembangunan Quarry Batuan Andesit Guna Kepentingan Pembangunan PSN Bendungan Bener di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah oleh Sekretaris Daerah Pemerinta Provinsi Jawa Tengah. Diskusi diselenggarakan di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah Gedung B lt. V di Semarang.
Diskusi dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, S.H., M.Si. Peserta terdiri dari Kepala Dinas PUPR Prov. Jateng, Kepala Kesbangpol Prov. Jateng, Asisten 2 Setda Prov. Jateng, Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jateng, Kajati, Kajari, Polda Jateng, Kapolres Purworejo, Dandim Purworejo, KaKanwil BPN Prov. Jateng, KaKan BPN Purworejo, BWWS Serayu-Opak, Komnas HAM, LSM, Tim AMDAL dari UGM, Ass 1 Setda Kab. Purworejo, Dinperkimtan Kab. Purworejo, Camat Bener, Kabag. Pemerintahan Setda Kab. Purworejo, Kabag Pembangunan Setda Kab. Purworejo, Prof. Sudarto dan Prof. Beni.
Pada diskusi ini disampaikan bahwa permasalahan lokasi pengambilan tanah (quarry) Bendungan Bener belum clear sehingga perlu langkah tindak lanjut demi kelancaran PSN Bendungan Bener. Gubernur Jawa Tengah menyampaikan bahwa agar dicari solusi dengan cara musyawarah secara terbuka secara clear untuk dijelaskan secara profesional. Harapannya bisa dicari solusi pintu masuk untuk bisa berkomunikasi dengan baik karena proyek ini merupakan proyek yang sensitif.
Komnas HAM akan memfasilitasi dialog tersebut dari Tim AMDAL UGM, LSM maupun masyarakat terdampak baik yang pro maupun yang kontra. Komnas HAM memastikan untuk hak-hak masyarakat akan terpenuhi dengan prioritas menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan segera.
Kabupaten Purworejo menyampaikan bahwa masyarakat Desa Wadas baik yang Pro maupun Kontra menginginkan bahwa permasalahan ini dapat segera selesai.
.png)







