Desk Verifikasi Rancangan Awal Renja 2021

Berita Terkait

• Sosialisasi dan FGD Pendataan Permukiman Kumuh0
• Pembahasan penataan kawasan Stasiun Kutoarjo terkait dengan Kegiatan Penanganan Kumuh Skala Kawasan0
• FHO Pembangunan Jalan Kelurahan Paket 1 Tahun 20190
• Monitoring Perumahan di Desa Kalimiru, Bayan0
• Monitoring Perumahan di Desa Sucen juru tengah, Bayan0
• Penyemprotan Disinfektan 0
• Rapat Koordinasi Data Sektoral0
• Penyuluhan Bahasa Indonesia bagi Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional2
• Mediasi Atas Pengaduan Masyarakat0
• Sosialisasi dan Persiapan Pelaksanaan Program PAMSIMAS Tahun 20200

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan

Selasa , 10 Maret  2020 bertempat ruang Rapat Bidang EPW Bappeda Purworejo. Maksud dan tujuan desk verifikasi rancangan awal renja  sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 84 bahwa Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal renja yang telah disempurnakan berdasarkan hasil forum perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah kepada Bappeda untuk di verifikasi. Dokumen yang harus dikumpulkan adalah: Rancangan Renja PD yang telah disempurnakan, Logical Framework, KAK , RKO dan Pra RKA .

Dinperkimtan belum bisa menyelesaikan desk dikarenakan beberapa hal terkait pagu anggaran dan kegiatan yang tidak ada di renstra  yaitu: Penyusunan dokumen RP3KP dan RKP, serta Raperda RP3KP dan RKP. Juga penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Ada dua kegiatan yang tidak ada tempatnya yaitu: Fasilitasi SLBM, Fasilitasi Peningkatan Rumah Swadaya dan Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan Kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk selanjutnya kembali akan desk di Bappeda setelah semua hal tersebut ditindaklanjuti.