Sinkronisasi DED dan Laporan LARAP Penanganan Kumuh Skala Kawasan di Kec. Kutoarjo
Bappeda Purworejo

Berita Terkait

• Uji Fungsi dan Serah Terima PAMSIMAS0
• Uji fungsi pamsimas Karanggedang0
• Uji Fungsi dan Serah Terima PAMSIMAS0
• Seminar kesehatan0
• Rakor dan FGD untuk kegiatan Workshop pengembangan SDM0
• Koordinasi dan konsultasi tindak lanjut penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) relokasi bencana alam tanah longsor Desa Kambangan Kecamatan Bruno0
• Sosialisasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah Negara (Goverment Ground)0
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan PAMSIMAS Eks Karesidenan Kedu0
• Monitoring pelaksanaan program PAMSIMAS (APBD) TA 20190
• Monitoring pelaksanaan program PAMSIMAS (APBD) TA 20190

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021

Hari/Tanggal     : Jum’at ,  1 Nopember 2019

Tempat              : Bappeda Purworejo

Rapat di hadiri oleh TMC Regional IV, OSP 2 Provinsi Jawa Tengah, Satker BPPW Propinsi Jawa Tengah, Pokja PKP, TMC Kabupaten Purworejo, Koordinator KOTAKU.

Paparan dari Koordinator KOTAKU dan TMC Kabupaten tentang Kegiatan penanganan kumuh skala kawasan beserta DED dan RAB..

Anggaran dari Pusat untuk penanganan kumuh skala kawasan ini sudah ada di DIPA Satker Propinsi sebesar Rp. 6,4 Milyar.

Penanganan kumuh ini merupakan tugas bersama sehingga dari Kabupaten juga harus menyediakan anggaran untuk sharing pendanaan dengan  Pusat.

Pemerintah Daerah (Pokja PKP) harus berkomitmen dalam menangani kumuh ini secara bersamasama.

Kegiatan dari Pusat akan segera dilelangkan sehingga persyaratan yang dibutuhkan harus segera dipenuhi (DED, RAB, LARAP dan UKL UPL).