Rapat Koordinasi Pelaksanaan PAMSIMAS Eks Karesidenan Kedu

Berita Terkait

• Monitoring pelaksanaan program PAMSIMAS (APBD) TA 20190
• Monitoring pelaksanaan program PAMSIMAS (APBD) TA 20190
• Monitoring pelaksanaan program PAMSIMAS (APBD) TA 20190
• Monitoring pelaksanaan program PAMSIMAS (APBD) TA 20190
• Monitoring pelaksanaan program PAMSIMAS (APBD) TA 20190
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan PAMSIMAS Eks Karesidenan Kedu0
• Study Banding Bidang Pertanahan ke Kota Malang0
• Rakor Pendayagunaan Aparatur Negara0
• FGD Program penanganan desa rawan kekeringan di sekitar kawasan SPAM Regional Keburejo0
• FGD Penajaman Penyusunan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP).0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.
• Sosialisasi Peraturan Bupati Purworejo Nomor 18 Tahun 2019
• Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) strategis Tahun 2019
• Koordinasi Usulan Program SPAM Perdesaan Padat Karya TA 2021

Rapat Koordinasi Pelaksanaan PAMSIMAS Eks Karesidenan Kedu dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2019 di Dinas PU Bina Marga dan Cipta Ruang Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Acara ini dihadiri oleh BAPPEDA , Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Biro Infrastuktur dan Sumber Daya Alam Setda, dan Balai Sarana Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, Temanggung, Wonosobo, Magelang, dan Kebumen hadir BAPPEDA, Dinas yang menangani PAMSIMAS, Bapermas, Dinas Kesehatan, Distric Coordinator (DC), dan Asosiasi SPAM. Narasumber pada acara ini adalah Bapak Ir. Susilo Tri Budiyono selaku Koordinator PAMSIMAS Provinsi Jawa Tengah dan Bapak Tulus Sugiarto selaku Pegawai Dinas PU Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah. Bapak Susilo menyatakan bahwa target 100% akses layanan air minum di Tahun 2019 belum dapat tercapai karena tingkat peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi sedangkan sumber air semakin berkurang. Diperlukan kerja keras di tahun – tahun berikutnya agar pencapaian target 100% akses layanan air minum dapat tercapai.

Rapat Koordinasi ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan PAMSIMAS Tahun 2019 dan juga mengetahui capaian air minum Tahun 2019 melalui Program PAMSIMAS, SPAM, PDAM, dll. Oleh karena itu diperlukan Paparan DPMU PAMSIMAS dari tiap-tiap Kabupaten guna sharing terkait permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan PAMSIMAS agar didapatkan solusi bersama demi mencapai percepatan progress realisasi fisik. Selain itu, perlu membahas permasalahan Stunting yang terkait dengan tingkat sanitasi masyarakat. Peningkatan sanitasi masyarakat / PHBS di masyarakat dapat dilakukan dengan pemicuan CLTS (Community Lead Total Sanitation) atau Sanitasi Total yang dipimpin oleh masyarakat, Promosi Kesehatan, dan fasilitasi uji kualitas air oleh sanitarian. Diharapkan tigkat BABS di masyarakat berkurang secara bertahap dan Desa yang dapat memperoleh predikat ODF dapat terus meningkat.  

Dalam PAMSIMAS juga ada kegiatan peningkatan PHBS di sekolah dengan membangun sarana cuci tangan di sekolah, tetapi terkadang sarana tersebut ada yang tidak dapat berfungsi kembali karena sesuatu hal, misalnya hilangnya sumber air, dll. Bapak Ir Susilo Tri Budiyono mengatakan bahwa sarana sanitasi di sekolah yang mengalami kerusakan untuk segera diperbaiki dan diserahkan asetnya kepada pihak sekolah agar nantinya jika memerlukan perbaikan kembali dapat direhabilitasi dengan dana BOS.

Bapak Tulus menyarankan agar KPSPAM kreatif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan BABS. Selain itu beliau juga menyarankan untuk mengatasi masalah SR penduduk yang tidak ada water meternya, dapat digalakkan kredit mikro yang nantinya bisa digunakan untuk memperbaiki/ memasang water meternya kembali. Tidak adanya water meter menyebabkan permasalahan yang kompleks, pemakaian air menjadi tidak terkendali karena warga merasa air dapat diperoleh secara gratis, hal tersebut dikhawatirkan mengakibatkan sumber air dapat berkurang drastis bahkan hilang sama sekali.