Rapat Penguatan Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Rumah Susun

Berita Terkait

• Rapat Rapat Evaluasi Pelaksanaan BSPS TA 2020 Provinsi Jawa Tengah0
• Serah Terima Buku Tabungan dan serah terima upah Tukang tahap 10
• Serah Terima Buku Tabungan dan serah terima upah Tukang tahap 10
• Serah Terima Buku Tabungan dan serah terima upah Tukang tahap 10
• Sosialisasi Peraturan Bupati Purworejo No 75 Tahun 20200
• Uji Fungsi dan Serah Terima PAMSIMAS TA 20200
• Uji Fungsi dan Serah Terima PAMSIMAS TA 20200
• Pelatihan Program PAMSIMAS TA 20200
• Uji Fungsi dan Serah Terima PAMSIMAS TA 20200
• Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS TA 20200

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021

Senin-Selasa, 7-8 Desember 2020, Sheraton Surabaya Hotel & Towers,  Jl. Embong Malang No.25-31, Kota Surabaya, Jawa Timur. Hadir dalam acara: Instasi Pusat, Balai Pelaksana, Penyediaan Perumahan serta Pemerintah Provinsi sesuai dengan daftar undangan

Rapat Penguatan Kelembagaan dalam Penyelenggaraan Rumah Susun telah menjelaskan Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun.

Perubahan Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun, antara lain:

1. Pasal 10 huruf b dihapus
2. Pasal 12 dihapus
3. Pasal 17 diubah
4. Pasal 18 diubah
5. Pasal 26 diubah
6. Pasal 27 diubah
7. Lapiran III diubah
8. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) Pasal

Dalam rapat dijelaskan juga mengenai beberapa hal sebagai berikut, antara lain:

1. 1. 1. 1. 1. Kriteria Bantuan Pembangunan Rumah Susun.
            2. Persyaratan Pengajuan Proposal.
            3. Tahapan Pemberian Bantuan Pembangunan Baru Rumah Susun.
            4. Strategi Pengeloalaan Rumah Susun.