- Dinperkimtan Hadiri Rakor Penguatan Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Dinperkimtan Ikuti Ziarah ke TMP Projo Handoko Loyo dalam Rangka HUT KORPRI
- DINPERKIMTAN Kabupaten Purworejo Ikuti Sosialisasi LHKPN untuk Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas ASN
- Dinperkimtan Hadiri Rakor Pelaporan Kinerja Pro SN
- DINPERKIMTAN Purworejo Dampingi Inspektorat Daerah Konsultasi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PKP
- DINPERKIMTAN Hadiri Penguatan Arah Kebijakan Penanaman Modal
- Pastikan Tepat Waktu dan Layak Huni, DINPERKIMTAN Lakukan Monitoring Bantuan RTLH Di Kaligesing
- DINPERKIMTAN Hadiri Pentasyarufan Bantuan RTLH BAZNAS
- Perkuat Legalitas Aset, DINPERKIMTAN bersama BPN Purworejo Ukur Tanah Negara di Desa Kertojayan
- Monitoring dan Evaluasi Progress RTLH Di Desa Tlogorejo Butuh
DINPERKIMTAN Gelar Rapat Koordinasi Finalisasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Rencana Peruntukkan Tanah Negara

Purworejo, 10 September 2026 — Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinperkimtan) Kabupaten Purworejo menggelar Rapat Koordinasi Finalisasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Rencana Peruntukan Tanah Negara, Kamis (10/9/2026), bertempat di Aula Dinperkimtan Kabupaten Purworejo.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya Pemerintah Kabupaten Purworejo memastikan rencana pemanfaatan tanah negara selaras dengan kebijakan tata ruang dan dokumen perencanaan daerah. Rapat diikuti oleh sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait, antara lain BPKPAD, DPUPR, Kantor Pertanahan/ATR-BPN, DPMPTSP, Dinporapar, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Dindikbud.
Rapat koordinasi dilaksanakan untuk memfinalisasi dan menyinkronkan rencana peruntukan 35 bidang tanah negara yang dimohonkan Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Purworejo. Pembahasan dilakukan dengan mencermati kesesuaian rencana pemanfaatan tanah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purworejo serta masterplan kawasan yang telah ditetapkan.
Sinkronisasi lintas sektor tersebut diperlukan sebagai bagian dari tahapan perencanaan sebelum diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Dengan adanya kesesuaian antara status dan peruntukan tanah dengan dokumen tata ruang, diharapkan pemanfaatan aset pemerintah dapat dilakukan secara lebih terarah, tertib, dan memiliki kepastian hukum.
Dalam hasil finalisasi, 35 bidang tanah tersebut ditetapkan peruntukannya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah. Pemanfaatannya mencakup fasilitas umum milik pemerintah dan akses jalan, kawasan konservasi ekosistem pesisir, sentra perikanan, pertanian produktif, serta kawasan pariwisata daerah.
Melalui koordinasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah tersebut, Pemerintah Kabupaten Purworejo berkomitmen memperkuat tertib administrasi pertanahan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, mendukung perencanaan pembangunan, serta memastikan pemanfaatan ruang dan tanah negara dapat berjalan secara terarah, proporsional, dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten
.png)



