- Dinperkimtan Hadiri Rakor Penguatan Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Dinperkimtan Ikuti Ziarah ke TMP Projo Handoko Loyo dalam Rangka HUT KORPRI
- DINPERKIMTAN Kabupaten Purworejo Ikuti Sosialisasi LHKPN untuk Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas ASN
- Dinperkimtan Hadiri Rakor Pelaporan Kinerja Pro SN
- DINPERKIMTAN Purworejo Dampingi Inspektorat Daerah Konsultasi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PKP
- DINPERKIMTAN Hadiri Penguatan Arah Kebijakan Penanaman Modal
- Pastikan Tepat Waktu dan Layak Huni, DINPERKIMTAN Lakukan Monitoring Bantuan RTLH Di Kaligesing
- DINPERKIMTAN Hadiri Pentasyarufan Bantuan RTLH BAZNAS
- Perkuat Legalitas Aset, DINPERKIMTAN bersama BPN Purworejo Ukur Tanah Negara di Desa Kertojayan
- Monitoring dan Evaluasi Progress RTLH Di Desa Tlogorejo Butuh
DINPERKIMTAN Hadiri FGD Evaluasi Kompreensif Peraturan Daerah Bidang Pembangunan

Purworejo, 10 September 2026 — Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Dinperkimtan) Kabupaten Purworejo didampingi Kepala Bidang Pengembangan Perumahan Rakyat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Komprehensif Peraturan Daerah Bidang Pembangunan dalam Mendukung Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Purworejo, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan di Kopi Jolotundo, Kecamatan Wates, Kabupaten Kulon Progo tersebut dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo. FGD turut dihadiri Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo, Sekretaris DPRD, serta perwakilan perangkat daerah terkait, di antaranya DPUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, BPBD, DPMPTSP, Satpol PP dan Damkar, serta konsultan.
FGD dilaksanakan sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap berbagai Peraturan Daerah (Perda) di bidang pembangunan yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan Propemperda Kabupaten Purworejo. Evaluasi dilakukan untuk memastikan regulasi yang berlaku tetap relevan, efektif, serta sesuai dengan perkembangan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam pembahasan, dilakukan penelaahan terhadap sejumlah Perda untuk menentukan regulasi yang masih perlu dipertahankan, diperbaiki atau diubah, dicabut, maupun disusun kembali dalam bentuk regulasi baru. Evaluasi tersebut juga menjadi langkah penting untuk mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian regulasi agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Purworejo memiliki landasan hukum yang lebih sesuai dan responsif terhadap perkembangan kebijakan.
Salah satu regulasi yang menjadi perhatian dalam pembahasan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan. Berdasarkan hasil pembahasan, Perda tersebut direkomendasikan untuk dicabut dan disusun kembali dalam bentuk Perda baru yang menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat regulasi terkait penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan di Kabupaten Purworejo. Dengan regulasi yang selaras dengan ketentuan terbaru, proses penyerahan dan pengelolaan PSU diharapkan dapat berlangsung lebih tertib, jelas, dan memberikan kepastian bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.
Melalui FGD ini, sinergi antara DPRD dan perangkat daerah terus diperkuat untuk menghasilkan regulasi pembangunan yang adaptif, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta mampu mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
.png)



