Rapat Pembahasan Kegiatan 2020 dengan Komisi II DPRD pada tanggal 15 Nopember 2019 di Ruang Sidang Komisi II

Berita Terkait

• Pemeriksaan Pekerjaan SPAM Desa Kedunglo0
• Sinkronisasi DED dan Laporan LARAP Penanganan Kumuh Skala Kawasan di Kec. Kutoarjo0
• Uji Fungsi dan Serah Terima PAMSIMAS0
• Uji fungsi pamsimas Karanggedang0
• Uji Fungsi dan Serah Terima PAMSIMAS0
• Seminar kesehatan0
• Rakor dan FGD untuk kegiatan Workshop pengembangan SDM0
• Koordinasi dan konsultasi tindak lanjut penyelesaian Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) relokasi bencana alam tanah longsor Desa Kambangan Kecamatan Bruno0
• Sosialisasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah Negara (Goverment Ground)0
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan PAMSIMAS Eks Karesidenan Kedu0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021

Rapat Pembahasan Kegiatan 2020 dengan Komisi II DPRD pada tanggal 15 Nopember 2019 di Ruang Sidang Komisi II dihadiri oleh Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo, BP2KAD, Bappeda dan Dinperkimtan.

Rapat menitikberatkan pada pembahasan kegiatan tahun 2020 untuk dicermati anggaran yang ada di Dinperkimtan dan juga ada usulan anggaran penanganan kumuh yang belum masuk di KUAPPAS. Hal ini dikarenakan dana dari Pusat melalui Program Kotaku sudah ada di DIPA Propinsi sebesar Rp 6,4 Milyar dan harus ada sharing APBD Kabupaten.

                   Sedangkan untuk kegiatan yang berupa hibah/bansos seperti RTLH harus sudah ada proposal dan                 by name by address.