Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Purworejo Tentang Tata Kelola Perumahan dan Permukiman
Rabu, 15 April 2020, di Aula DINPERKIMTAN Kab. Purworejo

Berita Terkait

• PENDAMPINGAN WFH DI POSKO PENANGGULANGAN COVID -190
• KOORDINASI RENCANA PENYEDIAAN TANAH NEGARA UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG SMK NEGERI0
• Bintek BP-SPAMS0
• Fasilitasi Pembuatan Rekening bagi POKMAS0
• Evaluasi Pelaporan Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo0
• Entry SIMDA BMD Barang Pengadaan tahun Anggaran 2019 pada masing – masing OPD0
• Paparan atas catatan Audit BPK RI terkaid Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Jalan Poros Kelurahan di Wilayah Kabupaten Purworejo0
• Sosialisasi Implementasi Permendagri Nomor: 70 dan 90 Tahun 20190
• Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan TMMD Tahun 20200
• Desk Verifikasi Rancangan Awal Renja 20210

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Koordinasi Usulan Program SPAM Perdesaan Padat Karya TA 2021

Kegiatan pembangunan perumahan oleh pengembang merupakan investasi yang berdampak positif pada pertumbuhan wilayah suatu daerah. Penyediaan perumahan melalui pihak swasta ini juga berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat.

Dalam mengakomodasi pertumbuhan investasi di bidang real estate yang cenderung semakin ramai sejak beberapa tahun terakhir ini, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Purworejo melaksanakan pembahasan draft Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Perumahan dan Permukiman. Draft tersebut mengatur tentang ketentuan teknis penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) serta serah terima PSU perumahan pengembang agar terwujud kawasan perumahan yang didukung dengan fasum – fasos yang memadai dan berkelanjutan pengelolaannya.

Acara yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 15 April 2020 tersebut turut dihadiri oleh OPD pemangku kepentingan urusan perumahan yang meliputi Dinas PUPR, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Satpol PP. Dalam hasil pembahasannya, landasan hukum legal terkait tata kelola perumahan dan permukiman sangat penting sebagai dasar pijakan teknis daerah dalam pelaksanaan pembangunan perumahan untuk mewujudkan perumahan yang memenuhi standar ruang, standar PSU, dan keberlanjutan pengelolaan.