Rakor SPM di Solo

Berita Terkait

• Konsolidasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Prov JAteng0
• Rapat Kesiapan Pihak Penyedia Bahan Bangunan Program BSPS0
• Sosialisasi Sensus BMD 20190
• Focus Group Discussion (FGD) Kemitraan Rumah Swadaya Provinsi Jawa Tengah0
• Monitoring Program BSPS di Desa Wonosido Kec Pituruh0
• Monitoring Program BSPS di Desa Maron0
• Serah Terima Buku Tabungan Bantuan BSPS0
• Serah Terima Buku Tabungan Bantuan BSPS0
• Serah Terima Buku Tabungan Bantuan BSPS0
• Serah Terima Buku Tabungan Bantuan BSPS0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Rapat koordinasi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Trantibumlinmas Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 bertempat di Hotel Swiss-Bellin Surakarta.

Hadir mewakili Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo, Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Indah Herlawati, ST.,MM dan Staf Bidang Perkim Deddy Syarifuddin, ST.

Rapat koordinasi dihadiri oleh OPD terkait se Provinsi Jawa Tengah :

• Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
• Dinas Lingkungan Hidup
• Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
• Bagian Pemerintahan Setda

Dalam rakor tersebut disampaikan bahwa pada tahun 2018 telah terbit standar penerapan SPM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yaitu PermenPUPR No. 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan diterbitkannya PermenPUPR tersebut Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota diharapkan dapat segera menerapkannya mulai tahun 2019 ini. Target capaian SPM tiap sub bidang pada daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.