- Dinperkimtan Hadiri Rakor Penguatan Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Dinperkimtan Ikuti Ziarah ke TMP Projo Handoko Loyo dalam Rangka HUT KORPRI
- DINPERKIMTAN Kabupaten Purworejo Ikuti Sosialisasi LHKPN untuk Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas ASN
- Dinperkimtan Hadiri Rakor Pelaporan Kinerja Pro SN
- DINPERKIMTAN Purworejo Dampingi Inspektorat Daerah Konsultasi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PKP
- DINPERKIMTAN Hadiri Penguatan Arah Kebijakan Penanaman Modal
- Pastikan Tepat Waktu dan Layak Huni, DINPERKIMTAN Lakukan Monitoring Bantuan RTLH Di Kaligesing
- DINPERKIMTAN Hadiri Pentasyarufan Bantuan RTLH BAZNAS
- Perkuat Legalitas Aset, DINPERKIMTAN bersama BPN Purworejo Ukur Tanah Negara di Desa Kertojayan
- Monitoring dan Evaluasi Progress RTLH Di Desa Tlogorejo Butuh
Rakor pengendalian Inflasi dipimpin oleh Setjen Kemendagri dengan dihadiri langsung oleh pimpinan K/L yang menyampaikan upaya masing-masing K/L dalam mengendalikan inflasi.

Rakor Pengendalian Inflasi dan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah
Daring melalui zoom meeting
Selasa, 29 Juli 2025
Rakor pengendalian Inflasi dipimpin oleh Setjen Kemendagri dengan dihadiri langsung oleh pimpinan K/L yang menyampaikan upaya masing-masing K/L dalam mengendalikan inflasi.
Dari kementerian PKP menyampaikan beberapa hal antara lain :
1. Kementerian PKP mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah mengesahkan perkada tentang pembebasan BPHTB dan PBG. Untuk selanjutnya Kemendagri dan KemenPKP akan melakukan pengawasan terhadap implementasinya di seluruh Indonesia.
2. Dukungan anggaran bidang perumahan dalam APBD Provinsi per tanggal 28 Juli 2025 sudah dikonfirmasi 33 provinsi menganggarkan pembangunan baru dan renovasi pada APBD TA 2025 dengan jumlah penanganan sebanyak 31.366 unit.
3. Dukungan anggaran bidang perumahan dalam APBD Kabupaten TA 2025 untuk delineasi kawasan perdesaan, per tanggal 28 Juli 2025 sudah terdapat 216 kabupaten yang mengkonfirmasi menganggarkan pembangunan baru dan renovasi, dengan total penanganan sejumlah 39.857 unit.
4. Dukungan anggaran bidang perumahan dalam APBD Kabupaten TA 2025 untuk delineasi kawasan perkotaan, per tanggal 28 Juli 2025 sudah terdapat 98 kabupaten/kota yang mengkonfirmasi menganggarkan pembangunan baru dan renovasi, dengan total penanganan sejumlah 33.668 unit.
5. Dukungan anggaran bidang perumahan dalam APBD Kabupaten TA 2025 untuk delineasi kawasan pesisir, per tanggal 28 Juli 2025 sudah terdapat 177 kabupaten/kota yang mengkonfirmasi menganggarkan pembangunan baru dan renovasi, dengan total penanganan sejumlah 15.101 unit.
6. Evaluasi dukungan pendataan perumahan oleh Pemda dan Pemdes/kelurahan per tanggal 25 Juli 2025 sebanyak 244.248 unit atau 8,14% dari target 3 juta rumah.
7. Sebaran dukungan berupa surat instruksi kepala daerah untuk kepala desa dan lurah dalam rangka melakukan pendataan perumahan, per tanggal 25 Juli 2025 baru 94 kabupaten/kota yang merealisasikan sebaran surat instruksi tersebut. Adapun Provinsi Jawa Tengah baru 8 kabupaten yang merealisasikan sebaran surat instruksi kepala daerah dimaksud, antara lain :
a. Cilacap
b. Banyumas
c. Sukoharjo
d. Wonogiri
e. Semarang
f. Pekalongan
g. Tegal
h. Brebes
8. Rekomendasi KemenPKP terhadap pendataan perumahan di tingkat daerah :
a. Pemda diminta untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah yang tidak muncul sebagai target pada dokumen SIPD.
b. Pemda diminta untuk melakukan crosscheck terhadap target unit pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan informasi yang disampaikan ke kementerian PKP.
c. Perlu perhatian untuk pemda agar menggerakkan pemerintah desa/kelurahan dan dinas terkait dalam melakukan pendataan perumahan.
9. KemenPKP meluncurkan layanan aduan berupa WhatsApp dengan nomor 0812-88888-911 bernama BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan) yang bertujuan untuk :
a. Menerima aduan masyarakat terhadap pengembang yang tidak menepati janji/kontrak penyediaan perumahan
b. Menerima aduan masyarakat terhadap implementasi penghapusan tarif PBG dan BPHTB bagi MBR yang tidak dilaksanakan oleh Pemda
c. Menerima aduan masyarakat lainnya terkait Perumahan.
.png)



