Rakor pengendalian Inflasi dipimpin oleh Setjen Kemendagri dengan dihadiri langsung oleh pimpinan K/L yang menyampaikan upaya masing-masing K/L dalam mengendalikan inflasi.

Berita Terkait

• Rapat Konsolidasi dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan Semester I Tahun 2025 0
• Presentasi Rancang Bangun Inovasi Perangkat Daerah0
• PTMSI Kabupaten Purworejo Fokus Pada Pembinaan Usia Dini0
• Diaspora Purworejo dan Pakuwojo Sinergi Bangun Purworejo Berkelanjutan Bersama Pemerintah Kabupaten Purworejo0
• Purworejo Jadi Tuan Rumah Kejurwil Atletik 2025 se-Kedu0
• 75 Tokoh Pamomong di Jateng Terima Penghargaan Dari Suara Merdeka0
• Rapat Koordinasi Kesiapan Penyusunan Readiness Criteria (RC) Program LSDP0
• Rapat Koordinasi Penertiban Bangunan Kumuh di Kelurahan Bandung Kecamatan Kutoarjo0
• Coaching Clinic 1 PPSP Provinsi Jawa Tengah Tahun 20250
• Pemkab Purworejo Dorong Masyarakat Melek Finansial 0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Rakor Pengendalian Inflasi dan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah

Daring melalui zoom meeting

Selasa, 29 Juli 2025

 

Rakor pengendalian Inflasi dipimpin oleh Setjen Kemendagri dengan dihadiri langsung oleh pimpinan K/L yang menyampaikan upaya masing-masing K/L dalam mengendalikan inflasi.

Dari kementerian PKP menyampaikan beberapa hal antara lain :

1. Kementerian PKP mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah mengesahkan perkada tentang pembebasan BPHTB dan PBG. Untuk selanjutnya Kemendagri dan KemenPKP akan melakukan pengawasan terhadap implementasinya di seluruh Indonesia.

2. Dukungan anggaran bidang perumahan dalam APBD Provinsi per tanggal 28 Juli 2025 sudah dikonfirmasi 33 provinsi menganggarkan pembangunan baru dan renovasi pada APBD TA 2025 dengan jumlah penanganan sebanyak 31.366 unit.

3. Dukungan anggaran bidang perumahan dalam APBD Kabupaten TA 2025 untuk delineasi kawasan perdesaan, per tanggal 28 Juli 2025 sudah terdapat 216 kabupaten yang mengkonfirmasi menganggarkan pembangunan baru dan renovasi, dengan total penanganan sejumlah 39.857 unit.

4. Dukungan anggaran bidang perumahan dalam APBD Kabupaten TA 2025 untuk delineasi kawasan perkotaan, per tanggal 28 Juli 2025 sudah terdapat 98 kabupaten/kota yang mengkonfirmasi menganggarkan pembangunan baru dan renovasi, dengan total penanganan sejumlah 33.668 unit.

5. Dukungan anggaran bidang perumahan dalam APBD Kabupaten TA 2025 untuk delineasi kawasan pesisir, per tanggal 28 Juli 2025 sudah terdapat 177 kabupaten/kota yang mengkonfirmasi menganggarkan pembangunan baru dan renovasi, dengan total penanganan sejumlah 15.101 unit.

6. Evaluasi dukungan pendataan perumahan oleh Pemda dan Pemdes/kelurahan per tanggal 25 Juli 2025 sebanyak 244.248 unit atau 8,14% dari target 3 juta rumah.

7. Sebaran dukungan berupa surat instruksi kepala daerah untuk kepala desa dan lurah dalam rangka melakukan pendataan perumahan, per tanggal 25 Juli 2025 baru 94 kabupaten/kota yang merealisasikan sebaran surat instruksi tersebut. Adapun Provinsi Jawa Tengah baru 8 kabupaten yang merealisasikan sebaran surat instruksi kepala daerah dimaksud, antara lain :

a. Cilacap

b. Banyumas

c. Sukoharjo

d. Wonogiri

e. Semarang

f. Pekalongan

g. Tegal

h. Brebes

8. Rekomendasi KemenPKP terhadap pendataan perumahan di tingkat daerah :

a. Pemda diminta untuk menyampaikan informasi terkait pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah yang tidak muncul sebagai target pada dokumen SIPD.

b. Pemda diminta untuk melakukan crosscheck terhadap target unit pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan informasi yang disampaikan ke kementerian PKP.

c. Perlu perhatian untuk pemda agar menggerakkan pemerintah desa/kelurahan dan dinas terkait dalam melakukan pendataan perumahan.

9. KemenPKP meluncurkan layanan aduan berupa WhatsApp dengan nomor 0812-88888-911 bernama BENAR-PKP (Bantuan Edukasi dan Asistensi Ramah untuk Pengaduan Konsumen Perumahan) yang bertujuan untuk :

a. Menerima aduan masyarakat terhadap pengembang yang tidak menepati janji/kontrak penyediaan perumahan

b. Menerima aduan masyarakat terhadap implementasi penghapusan tarif PBG dan BPHTB bagi MBR yang tidak dilaksanakan oleh Pemda

c. Menerima aduan masyarakat lainnya terkait Perumahan.

---