Workshop Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dilaksanakan pada tanggal 8__9 Oktober 2020 bertempat di eL Hotel Royale Yogyakarta Malioboro

Berita Terkait

• Koordinasi Terkait Perijinan Penambahan Jaringan Listrik di Desa0
• Rapat Koordinasi REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA0
• Rapat Koordinasi Pra PK 2 Program PISEW TA. 2020 Kloter 10
• Pengecekan progres pembangunan bak pengumpul Pamsimas 20200
• Pengecekan progres pembangunan bak pengumpul Pamsimas 20200
• Pemeriksaan dan pengecekan permohonan Site plan0
• Koordinasi Progres Pembangunan BSPS0
• Verifikasi calon penerima BSPS 20200
• Verifikasi dan Kelayakan Rumah Penerima BSPS0
• Survey Penunjang Sarana dan prasarana  Umum (PSU) Perumahan.0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Workshop Penguatan Pembangunan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2020. Untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.

Materi pembahasan Workshop, meliputi :

1. Kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Diskusi Panel pelaksanaan reformasi birokrasi yang meliputi :

1. Program Reformasi Birokrasi;
2. Penataan Perangkat Daerah;
3. Penataan SDM Aparatur;
4. Penyusunan Peta Proses Bisnis;
5. Penataan Tata Laksana;
6. Kebijakan Pelayanan Publik.

  c. PMPRB, pembinaan dan evaluasi pengisian LKE;

  d. Pembangunan Zona Integritas dan pengisian LKE.

Transformasi birokrasi sampai tahun 2025, menjadi Pemerintahan Kelas Dunia, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan  semakin baik yang ditandai dengan:

1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;

       i. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)

Penyusunan Peta proses Bisnis yaitu merupakan diagram yang menggambarkan  hubungan kerja yang efektif & efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yg bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Manfaat Peta Proses Bisnis: akan memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan, mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah.