Rapat Koordinasi REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA

Berita Terkait

• Rapat Koordinasi Pra PK 2 Program PISEW TA. 2020 Kloter 10
• Pengecekan progres pembangunan bak pengumpul Pamsimas 20200
• Pengecekan progres pembangunan bak pengumpul Pamsimas 20200
• Pemeriksaan dan pengecekan permohonan Site plan0
• Koordinasi Progres Pembangunan BSPS0
• Verifikasi calon penerima BSPS 20200
• Verifikasi dan Kelayakan Rumah Penerima BSPS0
• Survey Penunjang Sarana dan prasarana  Umum (PSU) Perumahan.0
• Exsekusi Barang Rusak Berat tahun 20190
• Monitoring BSPS 2020 Desa Kaligono Kecamatan Kaligesing0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021

23 September 2020 berempat di Aula Lantai III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Rapat Koordinasi REDISTRIBUSI TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA dengan narasumber:
- Kanwil PPN Provinsi Jawa Tengah
- Kabag Administrasi Pembangunan Pemkab. Boyolali

Data Redistribusi Tanah Jawa Tengah Tahun 2015 s/d 2019 sejumlah 7.467 Bidang Tanah. Reformasi Agraria berdasar Perpres No. 86 Tahun 2018, Tata Reformasi Agraria terkait dengan peraturan kembali Pemanfaatan Tanah yang lebih berkeadilan melalui Peraturan Aset dan disertai Penataan
Obyek Reformasi Agraria dan Struktur Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimakan perpanjangan dan/atau tidak pembaruan haknya dengan jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir.
Tanah diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% dari luas HGU yang berubah jadi HGB karena Perubahan Tata Ruang. Tanah yang diperoleh dari kewajiban meyediakan paling sedikit 20% dari Luas Tanah Negara yang diberikan pada pemegang HGU.