Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Tengah

Berita Terkait

• Evaluasi Laporan Penggunaan Dana (LPD)0
• Penyesuaian Usulan Nomenklatur RPJIM Berdasarkan KRO dan RO0
• Rapat Dana Alokasi Khusus Sistem Penyediaan Air Minum (DAK SPAM) Tahun Anggaran 20210
• FGD Penyiapan Readines Criteria Program Tahun 2021 oleh BPPW Wilayah Jawa Tengah0
• Workshop Pemantauan Pemanfaatan Aplikasi e-RTLH di Provinsi Jawa Tengah0
• Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah kab Purworejo0
• Rapat Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum di Jawa Tengah0
• Rakor Penataan Kelembagaan Permendagri No. 90/20190
• Upacara dalam rangka peringatan Hari Pahlawan0
• Sosialisasi pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemkab Purworejo0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Hari Rabu__Kamis, 18__19 November 2019 bertempat di Ar Raihan Ballroom ( Lt.12 ) Syariah Hotel Solo Jl. Adi Sucipto No. 47, Colomadu, Solo. Acara yang dihadiri oleh Kadin Perkimtan dan Kepala BAPPEDA atau yang
mewakili se Jawa Tengah.

Narasumber oleh:
1. Ka Balai Prakim Wil. Jateng
2. Ka Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Jawa III Kemen PUPR
3. Pokja PKP Prov. Jabar Encap R. Marsadi

Pada Hasil Desk Data Perumahan, Kawasan Permukian dan Pertanahan Tahun 2020.
1. Kabupaten / Kota didorong untuk memiliki Data Mikro RTLH dan Capaian berseries 2018, 2019, 2020.
2. Capaian RTLH tidak hanya yang dikelola oleh Perkimtan tetapi mencakup keseluruhan kegiatan RTLH yang dilaksanakan Dinas Instansi seperti Dinsos, Baznas dengan CSR dan DD.
3. Kabupaten / Kota didorong untuk memiliki Perda tentang Kawasan Kumuh sebagai dasar Operasinal Pengawasan Kawasan Kumuh.
4. Perbub Dekrinasi Kawasan Kumuh Kabupaten Purworejo Tahun 2014 sudah dievaluasi dan akan dilakukan sinkronisasi data dan kondisi
eksisting guna tebit Perbub baru sehinga TL. Perbub Tahun 2014.
5. Kabupaten/Kota didorong untuk Updeting Data RTLH untuk mendekati data alamat Relevansnya guna kecepatan penanganan kemiskinan sektor perumahan.