Penyesuaian Usulan Nomenklatur RPJIM Berdasarkan KRO dan RO

Berita Terkait

• Rapat Dana Alokasi Khusus Sistem Penyediaan Air Minum (DAK SPAM) Tahun Anggaran 20210
• FGD Penyiapan Readines Criteria Program Tahun 2021 oleh BPPW Wilayah Jawa Tengah0
• Workshop Pemantauan Pemanfaatan Aplikasi e-RTLH di Provinsi Jawa Tengah0
• Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah kab Purworejo0
• Rapat Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum di Jawa Tengah0
• Rakor Penataan Kelembagaan Permendagri No. 90/20190
• Upacara dalam rangka peringatan Hari Pahlawan0
• Sosialisasi pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemkab Purworejo0
• Kunjungan Lapangan dan Pengukuran Ulang atas Permohonan Ijin Penggunaan Tanah milik PT KAI0
• Kunjungan Lapangan Permohonan Ijin Penggunaan Sempadan dI Sudagaran0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Pada tanggal 22 dan 23 Oktober 2020 telah dilaksanakan pendampingan penyusunan strategi penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman oleh Balai Besar Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah bagi pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Dalam acara tersebut, dinas pengampu penyelenggaraan kawasan permukiman yang hadir Bappeda dan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Acara yang berlangsung di Hotel Best Western Premiere Solo Baru ini dilatarbelakangi karena adanya perbedaan keluaran (output) program antar kementerian/lembaga yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan terkait perencanaan dan penganggaran. Hal ini berpotensi adanya tumpang tindih output dan tidak dapat dikomparasikan antar kementerian/lembaga. Oleh karena itu perlu dilakukan pengisian ulang usulan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota terkait pembangunan kawasan permukiman pada aplikasi Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) 2021 – 2025.