Rapat Pembahasan Temuan Atas Pemeriksaan BPK

Berita Terkait

• Tugas Jaga Posko Covid 19 saat WFH0
• Rapat Koordinasi dan Evaluasi serta penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah (PMPRB) dan SAKIP Tahun 20190
• Rakor Penjelasan Penyesuaian APBD TA 2020 sebagai TL atas SKB Mendagri dan Menkeu0
• Laporan Personil ASN di Posko Covid 19 Kecamatan Bagelen0
• Koordinasi tindak lanjut Musrenbangkab tahun 2020 terkait kegiatan recovery dampak COVID -190
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan0
• Rapat Intern Koordinasi Tindak Lanjut Kepala Dinas dengan TAPD di bagian Pembangunan0
• Koordinasi Mingguan BSPS dengan SNVT, KMPROV, Korfas0
• Meeting Zoom Koordinasi Mingguan BSPS dengan SNVT, KMPROV, Korfas tentang progress verifikasi dan identifikasi permasalahan di lapangan0
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan2

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021

Rapat pembahasan temuan atas pemeriksaan BPK.
Rapat dipimpin oleh Kadin Perkimtan.
Hari Selasa
Tanggall 5 Mei 2020
Tempat Ruang Rapat Dinperkimtan.
Dihadiri oleh : Ka Din Perkimtam, Sekdin, Kabid Perkim, Kasi dr Bid Perkim, Bendh penerimaan, perwakilan dr Rusunawa.
Setelah BPK melaksanakan audit di Kabupaten Purworejo maka menghasilkan beberapa temuan untuk bisa ditindaklanjutui, sehingga Dinas Perkimtan mengadakan rapat guna membahas temuan² dan membuat tanggapan atas temuan tersebut, unutk selanjutnya bisa dilaporkan kembali ke BPK.