Rapat Koordinasi Tengah Tahun 2019 Program KOTAKU seJawa Tengah

Berita Terkait

• Desk Pemantauan Kawasan Kumuh0
• PEMBAHARUAN RTLH 55 DESA MERAH0
• RAPAT PARIPURNA PERUBAHAN APBD 20190
• Rapat Final Ceking Forum Pembangunan dan Investasi Purworejo 0
• Rakor SPM di Solo0
• Konsolidasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Prov JAteng0
• Rapat Kesiapan Pihak Penyedia Bahan Bangunan Program BSPS0
• Sosialisasi Sensus BMD 20190
• Focus Group Discussion (FGD) Kemitraan Rumah Swadaya Provinsi Jawa Tengah0
• Monitoring Program BSPS di Desa Wonosido Kec Pituruh0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Diselenggarakan pada hari Kamis /8 Agustus 2019.

Ruang Guntur Hotel Grasia Jl. Letjen S. Parman no 29, Gajahmungkur Semarang

Rakor dipimpin oleh Kepala Satker Wilayah II Jawa Tengah dan diikuti oleh Kepala Satker PIP Kab/Kota, Korkot KOTAKU, Askot Mandiri KOTAKU. Sambutan dan arahan dari Kepala Balai Prasarana Permukiman Jawa Tengah.

Hal-hal yang ditekankan dalam pelaksanaan Program KOTAKU:

- Melakukan pengendalian dan percepatan pelaksanaan pemanfaatan dana BPM 2019 danpembangunan infrastruktur sesuai dengan Pagu dan proposal yangtelah disetujui oleh Satker PIPKabupaten/Kota dan diharapkan progrres mulaiminggu pertama bulan Agustus 2019

-SK Satker sudah terbit tanggal 31 Juli 2019 dari baru diterima tanggal 8 Agustus2019, target pencairan termin I (70 %) minggu ke 2 bulan Agustus 2019

-Menyiapkan dan menyelesaikan seluruh dokumen terkait pencairan dan pelaksanaan BPM (Dokumen Teknis, Pelatihan KSM, MP2KP, dokumen safeguard dan pengadaan barang dan jasa berbasis masyarakat.

Dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh:

• Mengkomunikasikan hasil verifikasi data lokasi dan lausan kumuh diatas 15 ha sebagai bahan Renstra Cipta Karya 2020-2024 ke Pemda.
• Mendorong pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk mereview SK Kumuh yang terupdate, serta dilengkapi dengan data baseline.
• Melakukan report dan input dana kolaborasi yang bersumber dari APBD 1, APBD 2, APBN, CSR dan pihak lainnya.
• Memastikan keberfungsian Pokja PKP Kab/Kota dalam penanganan kawasanan kumuh.
• Korkot dan Askot Mandiri melaporkan secara berkala hasil kolaborasi ke pokja/pemda masing-masing dengan membandingkan target yang ada.
• Memastikan dan mengendalikan penyelesaian dokumen RP2KPKP bagi Kab Kota yang belum menyusun dokumen tersebut.