Rapat Koordinasi membahas tindak lanjut rekomendasi hasil temuan Audit BPK RI perihal Inventarisasi Jalan Poros Kelurahan

Berita Terkait

• Desk Evaluasi hasil Program terhadap pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 20190
• Paparan Rencana Pemanfaatan Quarry Desa sebagai Destinasi Wisata0
• Pelatihan Teknis Manajemen Kepegawaian0
• Revisi hal. 3 Dipa APBN untuk pergeseran rencana penarikan dana0
• Verifikasi lapangan di kompleks Mushola Al- Barokah 0
• Peringatan Kelahiran Pancasila, PNS Wajib Upacara0
• Rapat Percepatan Pelaksanaan BSPS0
• Dengar Aspirasi Publik Critical Voice Point (CVP)0
• Rakor RTLH APBD Kabupaten 20200
• Rakor Pengajuan Proposal BSPS0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2019 di Aula Dinperkimtan Kab. Purworejo yang dihadiri oleh Kepala Kelurahan se-Kabupaten Purworejo dimana Kabupaten Purworejo memiliki Kelurahan sebanyak 25 kelurahan.

Hadir dalam rapat koordinasi Bapak Wiyoto, S.T. dari Dinas PUPR; dan Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman Dinperkimtan Kab. Purworejo Indah Herlawati. Rapat tersebut bertujuan untuk menyusun data Inventarisasi Jalan Poros Kelurahan dan Jalan Lingkungan di 25 Kelurahan. Draft usulan berpedoman pada data yang telah disusun oleh Dinas Perkimtan pada tahun 2017 sejumlah 177 ruas jalan. Bersamaan dengan penyusunan draft usulan, Tim Inventarisasi Jalan Poros Kelurahan akan melakukan cek fisik di seluruh kelurahan. Dari data yang dihasilkan berdasar inventarisasi tersebut akan diidentifikasi dan kemudian diusulkan untuk bisa ditetapkan sebagai Jalan Poros Kelurahan ke Bupati dengan produk SK Bupati.