Rapat Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Sertifikasi Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2022 Provinsi Jawa Tengah

Berita Terkait

• Sosialisasi Data dan Informasi Penguasaan, Pemilikan,Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (DIP4T) 0
• Rapat Koordinasi Pembahasan Tindak Lanjut Atas Bidang Tanah NIS 115 Desa Nglaris terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Bendungan Bener0
• Rapat Koordinasi Percepatan Program Prioritas Nasional Reforma Agraria di Jawa Tengah0
• Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti Kerugian dan Penyampaian Besarnya Nilai Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Bagi Pembangunan Bendungan Bener 0
• Survey Lapngan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat Pembangunan Baru Tahun 20220
• Survey Lapngan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat Pembangunan Baru Tahun 20220
• Survey Lapngan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat Pembangunan Baru Tahun 20220
• Survey Lapangan Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat Pembangunan Baru Tahun 20220
• Musyawarah Perencanaan pembangunan Kecamatan Kemiri Tahun 20220
• Zoom Meeting Bantuan Stimulan Rumah Sederhana Sehat Pembangunan Baru Tahun 20220

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 dilaksanakan Rapat Pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD) Tahun Anggaran 2022 Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan Ruang Rapat Lantai 1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Provinsi Jawa Tengah. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pertanahan Disperakim Prov. Jawa Tengah, Bapak Endro Hudiyono, AP, SH, MM, dan dimoderatori oleh Sub Koordinator Penyelesaian Permasalahan Tanah, Bapak Ilham Pribadi, SH, MH. Rapat dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Pati, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Blora dan Kabupaten Purworejo.

Rapat terdiri dari 2 (dua) sesi. Rapat sesi I menjelaskan mengenai Sertifikasi Hak Atas Tanah LP2B. Pemprov Jawa Tengah memiliki harapan untuk menjaga kelangsungan lahan pertanian dan menambah jumlah tanah yang bersertifikat di Provinsi Jawa Tengah. Pensertifikatan ini bermaksud agar masyarakat memiliki alas hak atas tanahnya dan sebagai perjanjian dengan masyarakat supaya tidak terjadi alih fungsi lahan dikemudian hari. Bidang Pertanahan Disperakim Jateng meminta masing-masing kabupaten yang hadir untuk memberikan informasi mengenai rencana pemkab tentang LP2B di wilayahnya dan sebaran kecamatan yang memiliki LP2B di wilayah pemkab. Tahun 2022 Pemprov Jateng memiliki program membantu pensertifikatan 150 bidang LP2B di 3 (tiga) kabupaten, termasuk membantu dalam anggaran biaya. Akan tetapi pemilik bidang LP2B akan diminta berkontribusi pada biaya tambahan untuk pokja yang membantu kegiatan dilapangan. Sementara pemkab diminta membantu memonitor serta memfasilitasi pada tahap sosialisasi dan penyerahan sertifikat. Disperakim Prov. Jateng akan berkoordinasi terlebih dahulu bersama Kantor Pertanahan Kabupaten maupun ATR BPN Kanwil Provinsi sebelum menentukan kabupaten yang terpilih memperoleh bantuan pensertifikatan LP2B.

Rapat sesi II menjelaskan mengenai Sertifikasi Tanah Kas Desa (TKD). Pemprov  Jateng memiliki tujuan untuk mendukung pemdes dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi TKD dengan mengalokasikan Anggaran Dana Desa. Pada tahun 2022, Pemprov Jateng akan mendampingi 2 (dua) kabupaten untuk sertifikasi TKD. Bidang Pertanahan Disperakim Jawa Tengah meminta masing-masing kabupaten yang hadir untuk nantinya mengirimkan informasi mengenai desa-desa yang berencana mengalokasikan Dana Desa untuk sertifikasi TKD dan desa-desa yang memiliki TKD belum bersertifikat.