Rapat Koordinasi Ketatalaksanaan

Berita Terkait

• Pelatihan Program PAMSIMAS TA 20200
• Pemeriksaan Lapangan (FHO) SPAM Perdesaan (DAK) Paket 10
• Pembukaan Pelatihan Pamsimas tahun 20200
• Persiapan penyusunan dokumen RAD AMPL Kab. Purworejo Tahun 2020 - 20240
• Acara Sosialisasi BSPS Tahun 2020 di Desa Kalijering0
• Sosialisasi BSPS tahun 20200
• Rakor Penyusunan Protokol Kesehatan Adaptasi Kebiasaan Baru0
• Pelatihan Teknis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Purworejo TA. 20200
• Rapat Koordinasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Purworejo dengan Bank Jateng Cab. Purworejo0
• Sosialisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahap 20

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Hari, tanggal : Kamis, 18 Juni 2020
waktu            : pukul 09.00 WIB
tempat          : Ruang Arahiwang Setda Kab Purworejo

Masing-masing perangkat daerah dibatasi hanya menugaskan satu orang peserta rapat, hal ini masih terkait dengan protokol kesehatan penanganan Covid 19. Rakor dibuka oleh Asisten  Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Purworejo Sumharjono, S.Sos. MM. Rakor dihadiri oleh salah satu perwakilan OPD Sekretaris/Kabag/Kasubag TU. 

Dilanjutkan dengan penyampaian materi "Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah Kab. Purworejo" oleh Kabag Organisasi dan Aparatur Ganis Pramudityo. Penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yg tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Dan sebuah peta bisnis tidak bisa lepas dari reformasi birokrasi. Ada delapan area perubahan dalam reformasi birokrasi salah satunya adalah Tata Laksana.

Peta proses bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Pasal 2 Permenpan RB No. 19 tahun 2018 "Penyusunan Peta Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan".

Penyusunan peta proses bisnis harus memenuhi beberapa prinsip: definitif, urutan, pelanggan/ penggunan layanan, nilai tambah, keterkaitan, fungsi silang, sederhana representatif, dan konsensus subyektif.