Rapat Koordinasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Purworejo dengan Bank Jateng Cab. Purworejo
Hari/Tanggal: Selasa, 2 Juni 2020, Tempat: Ruang Rapat Bank Jateng Cab. Purworejo

Berita Terkait

• Sosialisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahap 20
• Rapat Koordinasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kabupaten Purworejo0
• Sosialisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahap 30
• Sosialisasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahap 10
• Rapat Koordinasi Progres Pelaksanaan BSPS TA. 20200
• CB DAY Kabupaten Purworejo0
• Bantuan Sembako dari DRW Skincare kepada penghuni Rusunawa 0
• RAPAT KOORDINASI MINGGUAN BSPS0
• RAPAT KOORDINASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) KABUPATEN PURWOREJO0
• Laporan Rekapitulasi Pertambahan Aset Tahun 20190

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Konfirasi jumlah Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Bank Jateng dengan Dinperkimtan Kabupaten Purworejo sesuai dengan Surat Keputusan berjumlah 281 (dua ratus delapan puluh satu) penerima.

Sinkronisasi mekanisme pelaksanaan kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada tahun ini menggunakan Virtual Account sehingga tidak ada pembukaan rekening baru untuk penerima bantuan dengan syarat administrasi Surat Permohonan Penyerahan Virtual Account dan Berita Acara Penyerahan Virtual Account dari Bank Jateng ke Penerima Bantuan.

Mekanisme pencairan bantuan tidak harus penerima bantuan tetapi bisa diwakilkan dengan Ketua KPB atau Tenaga Fasilitator Lapangan dengan syarat menyerahkan Surat Perintah Pembayaran Upah Tenaga Kerja atau Pembayaran Material Bahan Bangunan.