- Dinperkimtan Hadiri Rakor Penguatan Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Dinperkimtan Ikuti Ziarah ke TMP Projo Handoko Loyo dalam Rangka HUT KORPRI
- DINPERKIMTAN Kabupaten Purworejo Ikuti Sosialisasi LHKPN untuk Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas ASN
- Dinperkimtan Hadiri Rakor Pelaporan Kinerja Pro SN
- DINPERKIMTAN Purworejo Dampingi Inspektorat Daerah Konsultasi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PKP
- DINPERKIMTAN Hadiri Penguatan Arah Kebijakan Penanaman Modal
- Pastikan Tepat Waktu dan Layak Huni, DINPERKIMTAN Lakukan Monitoring Bantuan RTLH Di Kaligesing
- DINPERKIMTAN Hadiri Pentasyarufan Bantuan RTLH BAZNAS
- Perkuat Legalitas Aset, DINPERKIMTAN bersama BPN Purworejo Ukur Tanah Negara di Desa Kertojayan
- Monitoring dan Evaluasi Progress RTLH Di Desa Tlogorejo Butuh
Rapat Koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani Perizinan Pembangunan Perumahan Komersial

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, DINPERKIMTAN Kabupaten Purworejo melaksanakan rapat koordinasi dengan perangkat daerah yang menangani perizinan pembangunan perumahan komersial. Pengesahan Perda tersebut berdampak pada perubahan ketentuan administrasi dan teknis pada perizinan pengesahan siteplan perumahan. Acara dilaksanakan guna membentuk kesepahaman bersama serta integrasi peraturan tiap perangkat daerah ke dalam ketentuan administrasi dan teknis pengesahan siteplan perumahan.
Acara rapat koordinasi dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025 bertempat di Aula DINPERKIMTAN Kabupaten Purworejo dengan dihadiri oleh DPMPTSP, DPUPR, BPBD, DINLHP, dan Kantor Pertanahan/BPN.
Dari hasil rapat disimpulkan bahwa perubahan ketentuan dalam pengesahan siteplan perumahan karena pengesahan Perda Nomor 3 Tahun 2025 meliputi :
1. penambahan beberapa syarat administrasi pada pengajuan pengesahan siteplan perumahan.
2. Penyesuaian sistem perizinan daring Kabupaten Purworejo (penambahan berkas baru dan penambahan menu "perubahan siteplan").
3. Perubahan ketentuan teknis pecah kaveling dan penyediaan PSU.
4. Koordinasi pemecahan sertipikat kaveling dan PSU sesuai siteplan yang disahkan.
5. Persyaratan kesesuaian tata ruang lahan pemakaman perumahan.
6. Pembahasan prosedur penyediaan lahan pemakaman. Dimana mekanismne penyediaan laham pemakaman dapat di dalam perumahan, di luar perumahan, atau mengganti uang yang disetorkan ke kas umum daerah.
.png)



