Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029

Berita Terkait

• Rapat koordinasi pengawasan tindaklanjut rekomendasi BPK RI0
• Rapat Koordinasi (Rakor) penyelenggaraan Pemerintahan Daerah0
• Verifikasi Awal Rumah Terdampak Bencana di Kecamatan Bruno 0
• Studi Banding Penyusunan Raperda 0
• Peringatan Nuzulul Quran Kabupaten Purworejo0
• Wabup Serahkan Bantuan Rp10 Juta untuk Palestina 0
• Ketua TP PKK Kabupaten Purworejo Diserahterimakan0
• Pedagang Keluhkan Pasar Baledono Sepi, Wabup Minta Optimalkan Semua Potensi 0
• Tarawih Silaturahim (Tarhim)0
• Zoom Meeting Sosialisasi Pedoman Indeks Pencegahan Korupsi Daerah MCPKPK0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2025-2029 secara luring dan daring, Selasa (18/03/2025) di Pendopo Agung Kabupaten Purworejo. Pembukaan Musrenbang dilakukan oleh Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH dan didampingi oleh pejabat terkait, serta dihadiri berbagai elemen masyarakat.

Disampaikan Bupati, Musrenbang dilaksanakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purworejo Tahun 2026, yang menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purworejo tahun 2025-2029.

“Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dapat diukur melalui pencapaian indikator kinerja makro yang memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati,” katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Purworejo Tunaryo SSos menjelaskan bahwa  Musrenbang diselenggarakan mulai dari musyawarah desa/ kelurahan sampai dengan musyawarah kabupaten, yang mempunyai peran strategis dalam menyusun rencana kerja Pemerintah Kabupaten Purworejo.

“Rangkaian kegiatan ini berfungsi sebagai konsultasi publik, untuk menyelaraskan rencana kerja pemerintah dengan usulan dari masyarakat, melalui setiap tahapan Musrenbang,” jelasnya.

Ia berharap, kegiatan ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tetapi harus membahas program prioritas, yang sangat diharapkan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu juga mewujudkan visi dan misi Bupati terutama dalam peningkatan daya saing, sarana prasanara dan infrastruktur guna menarik minat investor, memperluas lapangan pekerjaan untuk menciptakan masyarakat Purworejo yang lebih sejahtera.

Drs Heri Raharjo MSi selaku penyelenggara menambahkan, Musrenbang ini bertujuan untuk mempertemukan dan melakukan pembahasan bersama pihak-pihak. Hal itu dilakukan guna mendapatkan manfaat dan dampak dari program kegiatan pembangunan daerah, sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah.

“Selain itu, penyelenggaran forum ini juga bertujuan untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi stakeholder khususnya masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan dalam rangka penyusunan rancangan pembangunan Kabupaten Purworejo periode tahun 2025-2029,”.

Dalam sesi diskusi, Arbaah Mintaraga dari LSM Surya Mentari Semesta menyoroti tentang persampahan. Terutama di TPA Jetis yang sudah overload, dengan akan menambah lahan TPA sekitar 5000 m2.

“Dari dulu (sampah) akan selalu bertambah, lha Jetis lama-lama habis nanti. Mengapa tidak berusaha membangun TPA baru?" tanyanya.

Menanggapi hal tersebut, Wabup Dion Agasi Setiabudi SIKom MSi meminta masyarakat untuk tidak khawatir bahwa nantinya Jetis menjadi TPA semua. Karena terbukti selama 5 tahun terakhir, Pemkab tidak pernah membeli tanah untuk perluasan lahan.