Kegiatan sosialisasi hasil penilaian Appraisal
pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atas tanah yang akan digunakan untuk pelebaran jalan Mranti – Bulus (jalanCokronegoro) di balai Kelurahan Mranti Kecamatan Purworejo

Berita Terkait

• RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PERSIAPAN PELAKSANAAN PTSL 2020 DI KABUPATEN PURWOREJO0
• SOSIALISASI KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP ( PTSL ) TAHUN 20200
• Rakor Percepatan Laporan Sensus BMD Kab. Purworejo 20190
• Uji Fungsi Pamsimas di Desa Sidorejo kec. Purworejo0
• Kunjungan dan Sharing ke DPKP Kab. Sukoharjo0
• Uji Fungsi PAMSIMAS Desa Kedung Pucang TA 20190
• Uji Fungsi PAMSIMAS Desa Tasikmadu TA 20190
• Rapat Intern Dinperkimtan0
• Bintek Pembantu PPID0
• Eksekusi Pemindahtanganan Barang RB (Rusak Berat) Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo Tahun  2019.0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Kegiatan sosialisasi hasil penilaian appraisal pada pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum atas tanah yang akan digunakan untuk pelebaran jalan Mranti – Bulus (jalanCokronegoro) di balai Kelurahan Mranti Kecamatan Purworejo

Hari Selasa, tanggal 31 Desember 2019 dihadiri oleh : Kepala Keluarahan, Ka DPUPR, Tim Pengadaan tanah, Tim Appraisal dan masyarakat terdampak

Yang dilaksanakan oleh Lembaga Appraisal dari Jogyakarta selaku rekanan dari Dinas PUPR Kabupaten Purworejo

Hasil yang dipaparkan berupa :

• Terkait dengan penentuan harga ganti rugi merupakan kewengan penuh dari  Lembaga  appraisal melalui keilmuan yang bsa dipertanggungjawabkan, Pemerintah Daerah tidak dapat intervensi terkait hal tersebut.
• Bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan tanggal 5 Desember 2019
• Ukuran luas tanah yang dijadikan patokan pembayaran harga tanah adalah hasil pengukuran dari kantor Pertanahan
• Ada perbedaan harga tanah yang telah bersetipikat dan leter C
• Objek yang diberikan ganti rugi

1. Tegakan
2. Bangunan
3. Tanah

• Harga tanah antara Rp. 392.000 – 498.000/m2
• Bangunan Rp. 100.333 1.816.526/m2
• Ongkos potong 500 /pohon (pisang dan Bambu)

Apabila ada ketidak sesuaian dengan fakta lapangan agar melaporkan kepada Kelurahan yang dilanjutkan kepada DinPUPR untuk selanjutnya di sampaikan ke Appraisal  dan akan dilakukan ceking lapangan selanjutnya dilakukan penyesuaian.