Acara Rapat Koordinasi Inventarisasi PSU

Berita Terkait

• Pengukuran Tanah Negara 0
• FGD (Focus Group Discussion) \" Peran pemerintah dan Lembaga Lokal Desa dalam Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh\"0
• Menghadiri acara Pelaksanaan Pemberian Uang Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak atas Tanah 0
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh Tahun 2022 0
• Menghadiri Rapat Persiapan Pelaksanaan Pelepasan Hak 0
• Kegiatan pemberian uang ganti kerugian0
• Rapat koordinasi progres tindak lanjut penanganan Tanah Kas Desa0
• Sosialisasi Berkelanjutan Skala Kawasan0
• Sosialisasi SK Jalan Poros Kelurahan0
• FGD Pendampingan Penanganan RTLH  di Kawasan Permukiman Kumuh0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan

Acara Rapat Koordinasi Inventarisasi PSU Perumahan Sebelum Tahun 2017, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di Ruang Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Purworejo

Peserta :

1. Dinperkimtan

2. Dpupr

3. Bpn

4. Bappeda

Hasil

1.   Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinperkimtan menyampaikan bahwa Rapat ini adalah Tindaknlanjut dari Hasil Monev MCP KPK RI tanggal 13 Oktober 2022 yang lalu.

2.   Paparan Data Hasil Inventarisasi PSU Perumahan sebelum Tahun 2017.

3.   Akan dilaksanakan Pemetaan Data lagi dengan membuat Prioritas Data PSU dengan menggunakan beberapa Parameter karena jumlah PSU banyak sekali dan data ada yang  kurang lengkap

4.   Semua Data tidak ada siteplan karena sebelum 2017 tidak disayaratkan untuk membuat siteplan.

5.   Hasil kesepakatan dituangkan BA yg ditandatangani oleh semua peserta rapat.

6.       Hasil rapat akan disampaikan ke Inspektorat untuk dilanjutkan lapiran ke KPK selaku adminnya.