Sosialisasi Benturan Kepentingan di Aula BKPSDM Kab. Purworejo

Berita Terkait

• Rapat Koordinasi dan Verifikasi Lapangan Penyerahan PSU Perumahan 0
• Menghadiri Rapat Koordinasi Penyelesaian Tanah Kas Desa0
• MMengikuti ZOOM Metting perihal Pembinaan Disiplin PNS di yang dilaksanakan di Aula BKPSDM Kabupaten Purworejo pada hari Rabu tanggal 13 April 20220
• Musyawarah Penetapan Bentuk Ganti rugi 0
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program BSPS TA.2022 Provinsi Jawa Tengah0
• Penginputan data 0
• Rapat Koordinasi Pembahasan Siteplan Perumahan di Tepi Saluran Irigasi0
• SOSIALISASI PERTANAHAN “PEMILIKAN, PENGUASAAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T)”0
• RAPAT KOORDINASI DAN SOSIALISASI PENGUKURAN TANAH NEGARA DI DESA PAGAK DAN DESA MALANG0
• Launching Permendagri 59 Tahun 2021 dan Rapat Evaluasi Capaian SPM Tahun 2021 Kabupaten Purworejo0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Sosialisasi Benturan Kepentingan di Aula BKPSDM Kab. Purworejo

Dibuka oleh Kepala Badan BKPSDM Kabupaten Purworejo dan langsung disampaikan Salam hormat dan terima kasih atas kehadirannya.

Selanjutnya oleh Bpk Sekda disampaikan perihal Benturan Kepentingan terjadi karena adanya Konflik Kepentingan, adapun dasarnya adalah :

1. “Kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitasKeputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya”.
2. UU30/2014 tentangAdministrasiPemerintahan
3. “Situasi dimana Penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi  terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan  dan/atau tindakannya”.
4. Permen PAN-RB37/2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan

Adapun Konflik Kepentingan berdampak pada Kebijakan Publik Hilangnya “Kepercayaan” pada lembaga dan pejabat public.

PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN UNTUK PENYELENGGARA NEGARA (PP 48 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI

ADMINISTRATIF)

1. Administrasi Ringan : teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis, penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan.
2. Administrasi Sedang : penundaan kenaikan gaji, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji, dan penundaan kenaikan pangkat.
3. Administrasi Berat : penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai Negeri Sipil, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
4. Administrasi Berat : pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya, pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa, atau pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa.