RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN PENILAIAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA (KPP HAM) TAHUN 2025

Berita Terkait

• Musrembang Kecamatan Bruno0
• Musrenbang RKPD Kecamatan Kutoarjo Tahun 2025 dengan tema \"Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing dan sejahtera\"0
• Musrenbang Kecamatan Banyuurip 0
• Musrembang Kecamatan Gebang 0
• Musrenbang RKPD Kecamatan Bayan Tahun 2025 dengan tema \"Mewujudkan Purworejo Berdaya Saing dan Sejahtera\"0
• Musrenbang Kecamatan Pituruh0
• Musrenbang Kecamatan Bener0
• MUSRENBANG KECAMATAN NGOMBOL0
• Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) 0
• Kebersihan Rusunawa0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada manusia sejak lahir, tanpa diskriminasi, tidak dapat diganggu gugat dan tidak dapat dicabut oleh negara, kecuali atas persetujuan pemiliknya. Terkait dengan hal tersebut, terdapat agenda tahunan nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang sekarang menjadi Kementerian HAM yaitu Kabupaten/Kota Peduli HAM (KKP HAM). Sebelum dilaksanakannya penilaian, melalui bagian hukum sekretariat daerah Kabupaten Purworejo dilaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan desk data. Rapat koordinasi diselenggarakan di Ruang Rapat Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Purworejo, pada hari Jumat 7 Februari 2025. Rapat koordinasi diselenggarakan untuk memverifikasi kembali data-data yang perlu disiapkan dari seluruh OPD yang menjadi indikator penilaian KKP HAM.

Acara dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dan dilanjutkan pemaparan dan verifikasi ulang data-data yang sudah pernah diajukan penilaian di tahun 2024 untuk diajukan penilaian kembali di tahun 2025. Rapat koordinasi dihadiri oleh beberapa OPD antara lain BAKESBANGPOL, DPPPAPMD, DISDUKCAPIL, DINSOSDALDUKKB, DINDIKBUD, DPUPR, DLHP, dan  DINPERKIMTAN. Acara dilanjutkan dengan pemberian surat undangan untuk menghadiri desk di Kota Semarang.