Rapat Koordinasi terkait kegiatan Hibah Sarana Peribadatan

Berita Terkait

• Rapat Koordinasi Tim Penyerahan PSU Perumahan0
• Kenduri Agung 0
• Kirap Bregudo 0
• Rapat Koordinasi Penataan Ruang Daerah ( FPRD )0
• Rapat koordinasi pembahasan KKPR terkait Pembangunan Perumahan0
• Sosialisasi Kebijakan Bidang Perumahan Tahun 20230
• FGD Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 20230
• Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo0
• Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo 0
• Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan

hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Pukul 11.00 sd selesai

Tempat Ruang Kerja Sekda Kabupaten Purworejo

Peserta

1. Dinperkimtan

2. Inspektorat

3. Bpkpad

4. Bag organisasi

5. Bag kesra

6. Bag hukum

7. Bappeda

Hasil

1. Rapat dipimpin oleh Pak Sekda Kabupaten Purworejo

2. Dilanjutkan laporan hasil konsultasi ke BPKP yang oleh Pak Inspektur

3. Paparan terkait dengan ketentuan-ketentuan kegiatan hibah sarana peribadatan oleh Kepala Dinperkimtan Kabupaten Purworejo

4. Hasil penjelasan dari semua peserta rapat dan Pak Sekda bahwa

a.      Perlu konsultasi ke kementrian dalam negeri dan KemenPU terkait dengan pengertian Perumahan. Permukiman dan PSU dan kewenangan dari Kabupaten sesuai dengan SE Mendagri

b.      Semua OPD yang hadir ikut , bisa ikut konsultasi dengan diawali koordinasi awal dibantu oleh Kabag Organisasi.

c.       Hasil dari konsultasi sebagai bahan tindak lanjut kegiatan dan disampaikan ke Dewan

---