Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan National Slum Upgrading Program (NSUP)
Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Wilayah 2 Tahun Anggaran 2019

Berita Terkait

• Pengapelan Kendaraan Dinas dan Peralatan elektronik portabel Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 20190
• BUPATI SABA DESA DI DESA KEBURUAN KECAMATAN NGOMBOL KABUPATEN PURWOREJO0
• Bimtek Pelabelan BMD dengan sistim Barcode berbasis aplikasi SIMDA BMD Versi 2.0.7.110
• City Sanitation Summit (CSS) XIX 20190
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019.0
• Rapat Evaluasi Input Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Aplikasi SI Redjo0
• Workshop Penerapan Basis Data0
• Study Banding Kantor Dinperkimtan kota Surakarta dan kunjungan lapangan ke kawasan kumuh Semanggi kota Surakarta0
• Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Berekelanjutan (SDGs) di Kabupaten Purworejo Tahun 20190
• Rapat Koordinasi membahas pengadaan tanah dan penataan permukiman warga terdampak kegiatan penataan kawasan kumuh blok 1 Kutoarjo0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Dilaksanakan hari Senin s/d Rabu tanggal 9 s/d 11 September 2019 bertempat di Hotel Wyndham Surabaya, Jl. Basuki Rahmat No. 67-73 Genteng Surabaya.

Hadir mewakili dari Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo, Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Indah Herlawati, ST.,MM.

Rapat koordinasi dihadiri oleh :

• UnsurBappenas
• Unsur BPKP Pusat
• Unsur Kementerian Keuangan
• Unsur Kementerian PUPR.
• PT SaranaMultigriyaFinansial
• Kepala Project Manajemen Unit (PMU) NSUP dan NSUP-2
• Balai PPW Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara
• PPK PKP Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara
• Satker PIP dan PPK PKPBM Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kaltara.

       Dari rakor tersebut, didapatkan beberapa kesimpulan dan rencana tindaklanjutnya, yaitu :

1. Dalam rangka melaksanakan “tatakelola program yang baik (good governance)”, secara periodik Program Kotaku diaudit/diperiksa oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Secara nasional,  Ratio antara nilai dana hasil temuan audit BPKP  TA. 2017-2018 program NSUP Kotaku dengan total dana BPM (Bantuan Pemerintah Untuk Masyarakat) yang cair kemasyarakat sekitar 0,22%. Namun demikian, Tindak lanjut penyelesaian temuan audit BPKP hingga tuntas (03 SIM-HP) tetap menjadi tanggungjawab Satker Provinsi dan Satker PIP Kota/Kabupaten
2. Pagu Alokasi Gaji dan BOP pada DIPA Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi, mencukupi untuk pembayaran hingga akhir TA. 2019. Sekitar 97% pagu alokasi Peldas pada DIPA TA. 2019 Satker Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi telah terserap kemasyarakat. Satker Provinsi akan melaksanakan wasdal untuk memastikan pelaksanaan & LPJ Pelmas sesuai ketentuan dan selesai sebelum akhir Tahun Anggaran
3. Rerata progres penyerapan  BPM pada DIPA TA. 2019 Satker PIP Kota/Kab sebesar 60,99% dan progres fisik 15,53% (SIM e-monitoring, 9 September 2019).  Satker PIP Kota/Kab akan melaksanakan wasdal untuk memastikan infrastruktur terbangun berkualitas baik sesuai dengan standar teknis.
4. Kegiatan skala kawasan yang membutuhkan LARAP, pemerintah kota/kab perlu menyiapkan anggaran sebagai kompensasi bagi WTP (Warga Terdampak Program/Proyek). Kab/kota perlu menyusun Timeline penyusunan LARAP, berikut jadwal pelaksanaan kompensasi bagi WTP.