▴RENOVASI GEDUNG DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN TAHUN 2025▴ - Pemkab Purworejo Dorong Akuntabilitas Pengelolaan BLUD
- Pemkab Purworejo Dukung Percepatan Pembangunan Kantor Imigrasi Purworejo
- Ziarah Makam Pendiri Purworejo, Sekda: Kenang Jasa dan Teladani Perjuangannya
- Sosialisasi Implemantasi Pembayaran Non Tunai
- Rapat Forum Lintas Perangkat Daerah
- Bupati Yuli Hastuti Tekankan Transparansi dalam RAT ke-42 KPRI Prasaja Purworejo
- Mandiri dan Berdaya, Ratusan KPM PKH Purworejo Resmi Diwisuda
- Forum Perangkat Daerah DINLHP Kabupaten Purworejo Tahun 2027
- Forum Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Purworejo Tahun 2027
- Bapperida Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2027 dan Forum Konsultasi Publik
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Tata Ruang Pertahanan
Berita Terkait
- Rapat Koordinasi Daerah Posyandu Kabupaten/Kota Se Jawa pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 di Gedung Gradika Bhakti Praja, Jl. Pahlawan No. 9 Kota Semarang0
- BPBD Purworejo Gelar Gladi Lapang Bencana Tsunami, Perkuat Kesiapsiagaan Masyarakat Pesisir0
- Sinkronisasi Capaian 3 Juta Rumah Delineasi Perdesaan Provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakarta 0
- Minimalisir Risiko Longsor Susulan, Pemkab Purworejo Gerak Cepat Atasi Dampak Longsor Ruas Jalan Tridadi-Pucungroto0
- FGD Dengan Tema Implementasi Program 3 Juta Rumah dan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima PSU Perumahan0
- Ziarah Nasional Memperingati Hari Pahlawan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 20250
- Bupati Purworejo Apresiasi Program Kerja Pengurus Induk Paguyuban Muda Ganesha Periode 2025-20300
- Konsultasi Perhitungan Formasi Jabatan Fungsional 0
- Verifikasi Penyerahan PSU 0
- Penyuluhan dan Sosialisasi Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi Pada ILASPP di Wilayah Kab. Purworejo0
Berita Populer
- Survey Kepuasan Pelanggan
- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
- Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
- Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
- Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
- Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
- Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
- Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
- Sosialisasi Bidang Infrastruktur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
- Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Tata Ruang Pertahanan yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya pada Rabu tanggal 12 November 2025, menjadi momentum penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada ketahanan nasional. Kegiatan yang dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam RI, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, dihadiri oleh para perwakilan kementerian, terkait Kemendagri, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian ATR/BPN lembaga, serta Perwakilan Pemerintah Daerah dari berbagai wilayah di Indonesia Bagian Timur .
Dalam sambutannya, Mayjen Purwito menegaskan bahwa tata ruang pertahanan harus menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah. Ia menilai, penguatan tata ruang bukan hanya untuk kepentingan pertahanan semata, melainkan juga untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan terarah, efisien, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, menyampaikan bahwa Rakor ini memberikan nilai strategis bagi daerah dalam memahami dan mengintegrasikan aspek pertahanan ke dalam kebijakan pembangunan wilayah. Aurum juga menambahkan bahwa tata ruang pertahanan memberikan landasan bagi pembangunan ekonomi daerah yang tangguh, karena pengelolaan ruang yang terencana akan memperkecil potensi konflik pemanfaatan lahan serta meningkatkan efisiensi investasi daerah.
Rakornas ini diharapkan mampu menjadi forum sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing, berketahanan, dan berkelanjutan. Melalui koordinasi lintas sektor, kebijakan tata ruang pertahanan diharapkan dapat menjadi panduan strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pertahanan nasional.







