- Dinperkimtan Hadiri Rakor Penguatan Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Dinperkimtan Ikuti Ziarah ke TMP Projo Handoko Loyo dalam Rangka HUT KORPRI
- DINPERKIMTAN Kabupaten Purworejo Ikuti Sosialisasi LHKPN untuk Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas ASN
- Dinperkimtan Hadiri Rakor Pelaporan Kinerja Pro SN
- DINPERKIMTAN Purworejo Dampingi Inspektorat Daerah Konsultasi Program 3 Juta Rumah di Kementerian PKP
- DINPERKIMTAN Hadiri Penguatan Arah Kebijakan Penanaman Modal
- Pastikan Tepat Waktu dan Layak Huni, DINPERKIMTAN Lakukan Monitoring Bantuan RTLH Di Kaligesing
- DINPERKIMTAN Hadiri Pentasyarufan Bantuan RTLH BAZNAS
- Perkuat Legalitas Aset, DINPERKIMTAN bersama BPN Purworejo Ukur Tanah Negara di Desa Kertojayan
- Monitoring dan Evaluasi Progress RTLH Di Desa Tlogorejo Butuh
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Tata Ruang Pertahanan

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Sinkronisasi Tata Ruang Pertahanan yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya pada Rabu tanggal 12 November 2025, menjadi momentum penting dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada ketahanan nasional. Kegiatan yang dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam RI, Mayjen TNI Purwito Hadi Wardhono, dihadiri oleh para perwakilan kementerian, terkait Kemendagri, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Kementrian ATR/BPN lembaga, serta Perwakilan Pemerintah Daerah dari berbagai wilayah di Indonesia Bagian Timur .
Dalam sambutannya, Mayjen Purwito menegaskan bahwa tata ruang pertahanan harus menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah. Ia menilai, penguatan tata ruang bukan hanya untuk kepentingan pertahanan semata, melainkan juga untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan berjalan terarah, efisien, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki, menyampaikan bahwa Rakor ini memberikan nilai strategis bagi daerah dalam memahami dan mengintegrasikan aspek pertahanan ke dalam kebijakan pembangunan wilayah. Aurum juga menambahkan bahwa tata ruang pertahanan memberikan landasan bagi pembangunan ekonomi daerah yang tangguh, karena pengelolaan ruang yang terencana akan memperkecil potensi konflik pemanfaatan lahan serta meningkatkan efisiensi investasi daerah.
Rakornas ini diharapkan mampu menjadi forum sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing, berketahanan, dan berkelanjutan. Melalui koordinasi lintas sektor, kebijakan tata ruang pertahanan diharapkan dapat menjadi panduan strategis dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi pertahanan nasional.
.png)



