Rapat Internal terkait Permasalahan Kegiatan Bantuan Hibah Sarana Peribadatan Tahun 2023

Berita Terkait

• Rapat Koordinasi Finalisasi Pembahasan Perbup Pondok Pesantren 0
• Pengukuran dan Pemasangan Patok Batas Sempadan Pantai 0
• Rapat Koordinasi Penyelesaian Tanah Kepatihan (Eks Veda) 0
• Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Bpk. EKO PASKIYANTO, A.Pi., MM 0
• Kepala Bidang Kawasan Permukiman Bpk ANGGORO ARI CAHYONO, ST, MT 0
• Desk pengusulan CPB Backlog Tahun Anggaran Perubahan 2023 dan Tahun Anggaran 2024 0
• Sosialisasi bagi Kepala Perangkat Daerah se Kabupaten Purworejo 0
• Kegiatan Verifikasi dan Pengukuran PSU 0
• Pengukuran Batas Tanah ex Veda yang digunakan untuk Gedung Kantor Bappedalitbang 0
• Pengukuran Batas Tanah ex Veda 0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Integritas dan Nilai Etika dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Organisasi
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021

Rapat Internal terkait Permasalahan Kegiatan Bantuan Hibah Sarana Peribadatan Tahun 2023 pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 di Aula Dinperkimtan Kabupaten Purworejo

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo, sesuai dengan DPA Tahun 2023 terdapat kegiatan Bantuan Hibah Sarana Peribadatan, yang merupakan salah satu kegiatan bersumber dari Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2023. Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut :

1.  Dasar Pelaksaaan Kegiatan :

DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo Tahun 2023

Nomor                        : DPA/A.1/1.04.1.03.2.10.02.0000/001/2023

Tanggal                      : 2 Januari 2023

Jumlah Anggaran     : Rp 5.240.000.000,00

Jumlah Penerima      : 164 Sarana Peribadatan

2. Tahapan yang sudah dilaksanakan

No	Kegiatan	Keterangan
1	Penerimaan Proposal, Registrasi dan Disposisi	Ada dan Lengkap
2	Verifikasi Administrasi dan Lapangan	Telah dilaksanakan di bulan Pebruari-Maret 2022
3	Pembuatan surat rekomendasi dan Berita Acara verifikasi	Telah dilaksanakan di bulan Mei-Juni 2022
4	KUA PPAS dan reviu Inspektorat	Telah dilaksanakan di bulan Juli 2022
5	Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Blanja Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo	Telah dilaksanakan di bulan Desember 2022
6	Rapat Koordinasi internal dan eksternal	Telah dilaksanakan di bulan Januari 2023
7	Paparan dengan Sekda dan TAPD	Telah dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023
8	Konsultasi ke BPKP Perwakilan DI Yogyakarta	Telah dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2023
9	Konsultasi ke Kementrian PUPR dan Kemendagri	Telah dilaksanakan pada tanggal 5-6 April 2023

 

4.  Permasalahan :

     a. Terkait Program

   Bantuan Hibah Sarana Peribadatan dalam DPA-SKPD Dinperkimtan tahun 2023 tercantum pada:

Program       : Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Kegiatan         : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan Untuk Menunjang Fungsi Hunian.

Dapat kami sampaikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan diatas adalah hanya berkaitan dengan fasilitas atau sarana prasarana utilitas umum pada perumahan yang dibangun oleh pengembang/developer dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, hal ini sesuai dengan SE Kemendagri Nomor 100.2.2.7/9136/OTDA tanggal 19 Desember 2022 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2022.

b.  Terkait Kewenangan

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bahwa kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Sedangkan yang menjadi urusan Kabupaten adalah Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Sehingga kegiatan yang ada di anggaran DPA-SKPD Dinperkimtan lokasi kegiatannya tidak sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten karena lokasi kegiatannya di luar kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang/developer.

 

5. Hasil Konsultasi

Terkait dengan permasalah diatas kami bersama dengan beberapa OPD terkait sudah melaksanakan koordinasi dan konsultasi ke:

1. Konsultasi di BPKP Perwakilan DI Yogyakarta

Hari/Tanggal	: Jumat, 17 Maret 2023
Pukul	: 15.00-selesai
Tempat	: Aula BPKP Perwakilan DI Yogyakarta
Peserta	: Inspektur, Bappedalitbang, BPKPAD,   Dinperkimtan, Bagian Kesra Setda, Bagian   Organisasi Setda, Bagian Hukum Setda
Tim BPKP	: Tim Monitoring dan Evaluasi Perencanaan APBD   Kabupaten Purworejo Tahun 2022

 

Hasil Konsultasi:

Bahwa Kegiatan Bantuan Hibah Sarana Peribadatan yang tercantum dalam DPA-SKPD APBD Kabupaten Purworejo Tahun 2023 belum memiliki target kinerja dan program yang relevan dan terukur sehingga disarankan untuk konsultasi lebih lanjut dengan Kementerian yang menyusun regulasi yaitu Kemendagri dan Kementerian PUPR dengan harapan setelah konsultasi mendapatkan pencerahan lebih lanjut.

 

2. Konsultasi di Kementrian PUPR RI

Hari/Tanggal	: Kamis, 6 April 2023
Pukul	: 09.00-selesai
Tempat	: Gedung Heritage Kementrian PUPR
Peserta	: Inspektur, Bappedalitbang, BPKPAD,   Dinperkimtan, Bagian Kesra Setda, Bagian   Organisasi Setda
Kemen PUPR	: 1.  Bp Andi (Kabid Permukiman)   2. Bp Rethon Muliana Canopy, ST, MT. ( Sub Koordinator Perencanaan dan Pemrograman Bidang Pelaksanaan DAK Perumahan dan Permukiman ).

 

Hasil Konsultasi:

1. Bahwa sesuai dengan UU 23 Tahun 2014, pengertian Perumahan adalah kumpulan dari rumah-rumah, sehingga penafsirannya bahwa rumah disini tidak melihat apakah rumah itu dibangun oleh pengembang maupun yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat, karena pembagian dari rumah itu sendiri ada yang dimaksud dengan rumah swadaya, rumah komersial maupun rumah khusus/rumah susun.
2. Dijelaskan bahwa Kementrian PUPR hanya menangani secara teknis namun secara program dan kegiatan sepenuhnya kewenangannya ada di Kemendagri maka untuk permasalahan tersebut disarankan konsultasi ke Kemendagri.

 

3. Konsultasi di Kementerian Dalam Negeri RI

Hari/Tanggal	: Kamis, 6 April 2023
Pukul	: 13.00-selesai
Tempat	: Gedung A lt. 12 OTDA Kemendagri
Peserta	: Inspektur, Bappedalitbang, BPKPAD,   Dinperkimtan, Bagian Kesra Setda, Bagian   Organisasi Setda
Kemendagri	: Bp Benny Kamil ( Kasubit di Bagian Otda   Kementrian Dalam Negeri )

     

Hasil Konsultasi:

1. Sesuai dengan SE Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, bahwa untuk Sub Kegiatan Penyediaan PSU Umum di Perumahan untuk menunjang fungsi hunian adalah urusan Kabupaten ( Wewenang Kabupaten ), sedangkan Sub Kegiatan Penyediaan PSU Umum di Permukiman untuk menunjang fungsi permukiman adalah kewenangan urusan Provinsi ( Wewenang Provinsi ).
2. Keberadaan Sarana Peribadatan dalam Pedoman Penyusunan LPPD tidak masuk kategori diatas, sehingga apabila ada kegiatan yang terkait dengan sarana peribadatan maka tidak masuk dalam IKK

( Indikator Kinerja Kunci ), namun IKK sendiri sesuai dengan Kemendagri tidak menggambarkan Tugas dan Fungsi masing-masing daerah, hanya menggambarkan kinerja urusan.

3. Namun disampaikan juga bahwa setiap daerah mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan misi dan visi masing-masing Kepala Daerah yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat.
4. Disampaikan juga oleh Kemendagri sebaiknya Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kegiatan yang diluar kewenangannya.

 

6. Kesimpulan

Sesuai dengan regulasi dan hasil konsultasi bahwa:

1). SE Mendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 untuk kegiatan Bantuan Hibah Sarana Peribadatan yang lokasinya diluar perumahan yang dibangun oleh pengembang/developer tidak sesuai serta tidak relevan dengan program/kegiatan/sub kegiatan.

2). Bahwa kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah berkaitan dengan PSU di kawasan perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah Kabupaten sehingga Bantuan Hibah Sarana Peribadatan yang tercantum dalam DPA-SKPD Tahun 2023 bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten.

3). Karena tidak sesuai dan tidak relevan dengan ketentuan serta bukan menjadi kewenangan Kabupaten sehingga Dinperkimtan Kabupaten Purworejo disarankan untuk tidak melaksanakan kegiatan Bantuan Hibah Sarana Peribadatan yang tercantum dalam DPA-SKPD Dinperkimtan Nomor DPA/A.1/1.04.1.03.2.10.02.0000/001/2023 Tahun Anggaran 2023

---