Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Berita Terkait

• Focus Group Discussion2
• Rangka Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 20230
• Mengikuti vidio conference zoom0
• Mengikuti zoom meeting Rakor Forum PKP0
• Mengikuti Kunjungan Kerja Bupati Tilik Desa0
• Mendampingi BPN mengukur Tanah Negara0
• Sosialisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) 0
• Rapat Sosialisasi Mekanisme Penerbitan Produk- Produk Hukum0
• Rakor MCP 0
• Rakor Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 0

Berita Populer

• Survey Kepuasan Pelanggan
• Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional TBP dan TPL di lingkungan Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
• Tinjauan Lapangan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) Rumah Tinggal
• Rakor Penyusunan LARAP dan UKL/UPL
• Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan TA. 2019 dan Persiapan Kegiatan TA. 2020
• Desk Pembuatan Proposal Awal RTLH 2020
• Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
• Usulan Calon Peserta Lokasi (CPCL) SHAT Lintas Sektor Tahun Anggaran 2021
• Sosialisai BSPS 2020 dan Verifikasi Lapangan
• Sosialisasi Vaksinasi Covid 19 di Kab Purworejo.

Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Semester I  Tahun 2022 pada hari Rabu tanggal 15  Juni   2022 di Ruang Rapat Assisten II  Setda Kabupaten Purworejo.

1. Dihadiri dari 21 OPD dan Kecamatan  di Kabupaten Purworejo + 21 orang perwakilan dari Pengurus Barang dari OPD dan Kecamatan.
2. Dipimpin Kabid Pembiayaan dan Pengelolaan Aset Sri Mulyani, S.Pd, M.Acc dan Kiki Prihartono, SE dari BPKPAD Kab. Purworejo.
3. Hasil Rapat persiapan LKD  tahun 2021 dan Pemkab Purworejo mendapat WTP ke 10.
4. Evaluasi LKD tahun 2021 sudah diaudit BPKRI dan untuk menindak lanjuti hasil temuanya : Dinperkimtan perlu adanya kejelasan antara Jalan Poros Kelurahan dan Jalan lingkungan.
5. Laporan LKD Semester I tahun 2022. Yang perlu disiapka antara lain :

• Dokumen Kontrak,  Barang dan Jasa yang dibelikan jadi asset.
• Realisasi hibah dari luar Dinas maupun dari Belanja Dinas.
• Usulan Penetapan setatus dari OPD Kepada Bupati,
• Usulan Penghapusan sebab dihibahkan atau Rusak Berat, KKI LKD Auditied,
• Belanja persediaan. Agar Rekon dengan bendahara Pengeluaran.

6. Kasie Pengelolaan BMD oleh Kiki Prihantono, SE :

• Usulan Barang Rusak Berat tahun 2022,

Barang rusak berat tahun 2021.